Lebih jauh, Fraksi Perindo mendesak pemerintah daerah agar bertindak tegas terhadap para kepala desa yang terbukti bermasalah, termasuk dengan pemberian sanksi disiplin maupun pemberhentian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Fraksi Perindo mendorong pemerintah untuk mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi tegas kepada beberapa desa yang menjadi perbincangan publik,” lanjut Albinus.
Fraksi Perindo juga menyebut secara khusus sejumlah desa yang dianggap bermasalah dan harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten TTS. Di antaranya: Desa Oeekam (Kecamatan Amanuban Tengah), Desa Olais dan Oehan (Kecamatan Kuanfatu), Desa Tubmonas dan Supul (Kecamatan Kuatnana), Desa Oenai dan Oinlasi (Kecamatan Kie), serta Desa Noebana (Kecamatan Noebana).
Menurut Perindo, perhatian terhadap kasus-kasus ini sangat penting guna menjaga integritas pemerintahan desa dan memastikan pembangunan desa berjalan sesuai harapan masyarakat.
Desakan dari dua fraksi ini menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna tersebut, mengingat kasus Kepala Desa Noebana telah menjadi perbincangan publik selama beberapa pekan terakhir. Dugaan perselingkuhan dan kehamilan di luar nikah yang melibatkan aparat desa dinilai mencoreng nama baik institusi desa.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
