Putra mengatakan, pihaknya memperoleh informasi dari orang tua RS yang menduga terdapat aliran dana dari orang tua PK kepada pengacara korban dan keluarga korban pada periode Februari hingga April 2026. Dugaan tersebut, kata dia, muncul setelah adanya perubahan keterangan korban dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keluarnya PK dari tahanan Polres Belu.

Selain itu, Putra menyinggung informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan pemberian uang senilai Rp1 miliar kepada aparat penegak hukum yang dikaitkan dengan pembebasan PK.

“Informasi-informasi tersebut perlu ditelusuri secara objektif oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Putra.

Ia menyatakan akan mengirimkan surat resmi kepada pimpinan Polri, Kejaksaan, serta instansi terkait di Kabupaten Belu dan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminta penelusuran terhadap transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Putra, pihaknya juga akan meminta agar dilakukan pengecekan melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), termasuk terhadap arus keluar-masuk dana pada rekening yang diduga terkait dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam kasus tersebut.

Lebih lanjut, Putra menduga terdapat sejumlah pihak yang mengetahui secara pasti proses di balik perubahan BAP korban dan pembebasan PK. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya upaya hukum berupa praperadilan yang akan diajukan oleh PK.

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada Selasa, 2 Juni 2026, bertempat di Aula Lopo Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Dr. Wahyu Sabrudin, S.I.P., S.H., M.H.

Prosesi pelantikan meliputi pembacaan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan, penyerahan tanda jabatan, serta penyerahan tongkat komando kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-444/C/05/2026 tanggal 6 Mei 2026, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-445/C/05/2026 tanggal 6 Mei 2026, serta Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-518/C/05/2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya adalah:

• Riachad Saut Parlindungan Sihombing, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua;

• Subhan Gunawan, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Alor;

• Eirene Margaretha Oranay, S.H., M.H. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

• Yoni Esau Mallaka, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

• Max Jefferson Mokola, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum RS, Marthen Lau dan Putra Dapatalu, pada Selasa (2/6/2026). Mereka menilai perlu adanya penjelasan terbuka dari aparat penegak hukum terkait dasar hukum pembebasan PK, sementara dua tersangka lainnya tetap menjalani proses hukum hingga tahap persidangan.

Marthen Lau menjelaskan, penyidik Polres Belu sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni PK, RS, dan RM. Menurutnya, penetapan tersangka telah melalui serangkaian proses hukum, termasuk pengujian melalui praperadilan yang hasilnya menolak permohonan yang diajukan pihak tersangka.

“Jika ketiganya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang dianggap cukup oleh penyidik, maka seharusnya ada kejelasan mengenai dasar pembebasan salah satu tersangka,” ujar Marthen.

“Safari Kebangsaan FPK NTT di Ende menjadi perjalanan merawat persatuan. Dari puncak Kelimutu hingga jejak pengasingan Bung Karno, peserta lintas suku dan agama menyulam semangat Indonesia dalam keberagaman”

Timorsavana.com, ENDE || Pagi itu, kabut masih menggantung di lereng Kelimutu ketika puluhan peserta Safari Kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Nusa Tenggara Timur perlahan mendaki menuju puncak. Udara dingin menusuk kulit, tetapi semangat yang mereka bawa terasa hangat.

Mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Rote, Tionghoa, Betawi, Sunda, hingga Flores sendiri. Namun di gunung yang menjadi ikon Kabupaten Ende itu, perbedaan seolah melebur menjadi satu identitas yang sama: Indonesia.

Perjalanan tersebut merupakan bagian dari Safari Kebangsaan FPK NTT yang berlangsung sejak 28 Mei hingga 2 Juni 2026. Dipimpin Siprianus Reda, ST, rombongan berangkat dari Kupang menggunakan KM Wilis menuju Ende, kota yang menyimpan banyak jejak sejarah bangsa.

Setibanya di Ende pada 29 Mei, peserta tidak langsung menikmati objek wisata. Mereka terlebih dahulu diterima secara adat di Desa Wisata Waturaka oleh Mosalaki Yohan dan Kepala Desa Yoseph Wawo.

Di tengah sambutan adat yang sarat makna, rombongan menyerahkan bantuan sembako kepada warga setempat. Bukan tentang nilai bantuannya, melainkan tentang pesan yang dibawa: kebersamaan harus memberi manfaat bagi sesama.

Malam itu, pentas budaya berlangsung sederhana namun hangat. Tarian, lagu, dan tawa menyatu dalam suasana persaudaraan yang sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang serba cepat.

Keesokan harinya, 30 Mei, puncak Kelimutu menjadi saksi sebuah peristiwa yang tak biasa. Di tempat yang dikenal dunia karena tiga warna danaunya, peserta Safari Kebangsaan menggelar upacara bendera.

Sang Merah Putih berkibar di antara kabut pegunungan. Ketua FPK NTT, Ir. Theodorus Widodo, bertindak sebagai inspektur upacara. Pengibar bendera berasal dari K2S Jawa, sementara doa dipimpin oleh peserta dari KKSS. Sebuah gambaran sederhana tentang Indonesia yang bekerja bersama tanpa melihat perbedaan asal-usul.

Di Kelimutu, nasionalisme tidak terdengar dalam pidato panjang. Ia hadir dalam tindakan sederhana: berdiri tegak menghormati bendera bersama orang-orang yang berbeda suku, agama, dan budaya.

Perjalanan kemudian membawa rombongan menuju Air Tiga Rasa dan kolam air panas Waturaka. Di tempat-tempat itu, percakapan mengalir ringan, tetapi sesungguhnya sedang membangun sesuatu yang lebih besar: saling mengenal dan saling memahami.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 179/Kep/HK/2026 tentang Pengangkatan Revi Adiana Silawati sebagai Direktur Kepatuhan Bank NTT.

Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johny Asadoma, anggota DPRD Provinsi NTT, para bupati dan wakil bupati se-NTT, pimpinan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), staf ahli, serta para kepala dinas.

Revi Adiana Silawati menggantikan Christofel Adoe sebagai Direktur Kepatuhan Bank NTT. Perempuan kelahiran Solo tersebut sebelumnya menjabat sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Pegawai Bank Jatim dan telah berkarier selama 30 tahun di bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu.

Kehadiran Revi dalam jajaran direksi Bank NTT merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) antara Bank NTT dan Bank Jatim.

Dalam sambutannya, Melki Laka Lena menegaskan bahwa jabatan yang diberikan harus dimaknai sebagai amanah besar untuk membenahi dan membawa BUMD menjadi lebih sehat, profesional, produktif, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

“Jabatan ini adalah ruang pengabdian, ruang pembuktian integritas, ruang kerja profesional, dan ruang untuk menjawab harapan besar masyarakat Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Kepada Direktur Kepatuhan Bank NTT yang baru dilantik, Melki menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai fondasi utama industri perbankan.

“Dalam dunia perbankan, kepercayaan adalah modal utama. Fungsi kepatuhan bukan fungsi pelengkap, tetapi jantung dari kehati-hatian, integritas, dan keberlanjutan lembaga keuangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Direktur Kepatuhan harus memastikan seluruh proses bisnis perbankan berjalan sesuai regulasi, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola yang baik, serta standar etika perbankan.

Pembersihan dilakukan di sejumlah ruas sungai strategis di Kota Kupang, yakni Sungai Dendeng, Sungai Merdeka, Sungai Oesapa, dan Sungai Oeba. Pada Tahun 2026, BBWS NT II menargetkan pembersihan di empat ruas sungai dengan total 20 titik pembersihan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Kerja BBWS NT II Tahun 2026 yang dibiayai melalui APBN. Keberhasilan program ini dinilai sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Kupang.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala BBWS NT II Parlinggoman Simanungkalit, Camat Kota Raja, Plt Lurah Fontein Iwan Taklal, S.Si, pejabat struktural BBWS NT II, Kasat Pol PP Kota Kupang, Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, serta masyarakat setempat.

Kepala BBWS NT II, Parlinggoman Simanungkalit, mengatakan pembersihan sungai akan dilakukan secara rutin dua hingga tiga kali dalam setahun guna menjaga kondisi sungai tetap bersih dan berfungsi optimal.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata komitmen bersama dalam menjaga ketahanan air dan mitigasi banjir di Kota Kupang.

“Kita berkumpul hari ini di Sungai Dendeng, salah satu dari empat sungai strategis di Kota Kupang yang menjadi fokus pemeliharaan rutin oleh BBWS NT II. Sungai bukan hanya alur drainase, tetapi juga cermin tata kelola sungai perkotaan kita,” kata Parlinggoman.

Ia menegaskan, sungai yang dikelola dengan baik akan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Sebaliknya, jika diabaikan, sungai dapat menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi bagi warga.

Parlinggoman menjelaskan, BBWS NT II memiliki kewenangan teknis mengelola sungai-sungai yang berada di wilayah kewenangan pemerintah pusat, termasuk di Kota Kupang. Namun, menurutnya, pengelolaan sungai tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat tanpa dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Karena itu, ia mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan ATR/BPN, terutama dalam penataan sempadan sungai sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan sampah dan limbah domestik yang masih mencemari sungai dan bermuara ke laut. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap lingkungan pesisir dan menurunnya hasil tangkapan nelayan.

Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Foto : Lia Kiki

Kupang,timorsavana.com — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur digelar di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Minggu (24/5/2026). Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kontribusi Bank NTT terhadap pembangunan daerah.

RUPS dipimpin langsung Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, serta dihadiri para bupati dan wali kota se-NTT bersama pihak Bank Jatim. Forum berlangsung dalam suasana konstruktif dengan pembahasan menyeluruh terkait kondisi dan arah pengembangan Bank NTT.

Usai rapat, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan Bank NTT ke depan. Menurutnya, berbagai parameter penting bank telah dibahas secara terbuka, mulai dari aset, pengembangan bisnis hingga rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR).

“Melalui diskusi rapat yang produktif ini kita optimis dan saya yakin perkembangan Bank NTT akan jauh lebih baik lagi dan terus bertumbuh sehat. Tadi juga kami mengecek rencana bisnisnya, rencana pencapaian keuntungan di tahun ini dan juga tahun-tahun ke depan yang dipaparkan secara terbuka oleh direksi dan komisaris Bank NTT,” ujar Gubernur Melki.

Ia menambahkan, seluruh kepala daerah di NTT telah berkomitmen untuk bersama-sama membesarkan Bank NTT agar semakin berkontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.

Dalam RUPS tersebut juga diputuskan penyesuaian struktur manajemen Bank NTT. Berdasarkan konsultasi dan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi direksi dan komisaris yang sebelumnya direncanakan berjumlah tujuh direksi dan lima komisaris, kini kembali menjadi lima direksi dan tiga komisaris.

Selain itu, RUPS menyetujui pengangkatan Revi Adiana Silawati dari Bank Jatim sebagai Direktur Kepatuhan Bank NTT setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan OJK. Revi diketahui memiliki pengalaman sekitar 30 tahun di Bank Jatim dan dijadwalkan dilantik pada Selasa (26/5/2026), menggantikan Chris Adoe.

Forum RUPS juga menyetujui pengusulan Flouri Rita Wuisan sebagai calon komisaris independen Bank NTT.

Salah satu keputusan penting lainnya adalah perubahan status PT Bank NTT menjadi Bank NTT Perseroda. Perubahan tersebut dilakukan sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri serta hasil konsultasi bersama Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD NTT.

“Tadi juga kami menyepakati adanya penambahan modal, baik itu dari Kabupaten Malaka tambah Rp5 miliar, Kabupaten Alor Rp3 miliar, dan Pemerintah Provinsi Rp30 miliar,” kata Gubernur Melki.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa Bank NTT saat ini telah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp350 miliar yang diperuntukkan bagi pekerja migran dan pelaku UMKM. Dari total tersebut, Rp50 miliar dialokasikan bagi pekerja migran dan Rp300 miliar untuk sektor UMKM.

Rapat dipimpin Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan dihadiri para kepala daerah se-Nusa Tenggara Timur selaku pemegang saham Bank NTT. Hadir di antaranya Wali Kota Kupang Christian Widodo, Bupati Kupang Yosef Lede, Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo, Bupati Belu Willybrodus Lay, Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Wulla, Bupati Sabu Raijua Krisman Bernard Riwu Kore, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, serta Bupati Rote Ndao Paulus Henuk.

Dalam RUPS Tahunan, para pemegang saham menyetujui laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris Bank NTT. Selain itu, rapat juga memutuskan pembagian dividen dengan nilai yang tetap sama seperti tahun sebelumnya.

RUPS turut menyepakati perubahan struktur manajemen perusahaan dengan komposisi lima direksi dan tiga komisaris.

Sementara itu, dalam RUPS LB, Bank NTT resmi melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris. Para pemegang saham menetapkan Revi Adiana Silawati sebagai Direktur Kepatuhan Bank NTT menggantikan Christofel Adoe.

Penetapan tersebut dilakukan setelah Revi Adiana Silawati memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Pegawai Bank Jatim.

Penyerahan beasiswa dilaksanakan pada Selasa, 12 Mei 2026 bertempat di Aula UNIKA Weetebula. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Pjs Pemimpin Cabang BRI Waikabubak Raimond Lukito Widiatmo kepada Rektor UNIKA Dr. Wilhelmus Yape Kii, S.Pt., M.Phill., M.A., serta turut disaksikan oleh Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T.

Dalam program tersebut, sebanyak 59 mahasiswa menerima bantuan beasiswa masing-masing sebesar Rp.5 juta, yang terdiri dari 10 mahasiswa kategori berprestasi dan 49 mahasiswa kategori kurang mampu. Para penerima berasal dari mahasiswa semester 2, 4, dan 6.

Pjs Pemimpin Cabang BRI Waikabubak Raimond Lukito Widiatmo mengatakan bahwa program BRI Peduli Beasiswa merupakan bentuk nyata kepedulian BRI terhadap dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya.

“Program BRI Peduli Beasiswa ini merupakan wujud nyata komitmen BRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM, khususnya bagi generasi muda di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami berharap bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi mahasiswa untuk terus belajar, berprestasi, dan menyiapkan diri menjadi generasi unggul yang berintegritas serta mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah maupun bangsa,” ujarnya.

Forum yang mengusung tema “Penyelarasan Strategik KUB Bank Jatim” tersebut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena selaku Pemegang Saham Pengendali Bank NTT. Kehadiran Pemerintah Provinsi NTT dinilai menjadi sinyal kuat dukungan daerah terhadap penguatan ekosistem perbankan pembangunan daerah melalui skema KUB.

Dalam beberapa tahun terakhir, KUB menjadi instrumen penting konsolidasi bank pembangunan daerah (BPD) sebagaimana diarahkan regulator melalui kebijakan penguatan struktur permodalan dan tata kelola industri perbankan nasional. Melalui skema ini, bank induk tidak hanya berperan sebagai penyokong modal, tetapi juga mitra strategis dalam transformasi bisnis, digitalisasi layanan, penguatan manajemen risiko, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Gubernur Melki Laka Lena yang didampingi Dirut Bank NTT Charlie Paulus dan sejumlah Direksi menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Provinsi NTT dalam forum tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap penguatan sektor perbankan daerah di tengah tantangan transformasi industri jasa keuangan nasional.

“Kehadiran kami dalam forum ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung penguatan sektor perbankan daerah, memperluas kolaborasi antar lembaga keuangan, serta mendorong peningkatan pelayanan dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Gubernur

Menurut dia, skema Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank NTT dan Bank Jatim tidak hanya penting dalam memperkuat struktur permodalan bank daerah, tetapi juga membuka ruang transformasi kelembagaan dan peningkatan daya saing BPD di era digital.

“Kami melihat sinergi KUB ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi Bank NTT, baik dari sisi tata kelola, digitalisasi layanan, penguatan SDM, maupun ekspansi bisnis yang lebih sehat dan kompetitif,” katanya.