Kekhawatiran terbesar, kata Alfred, terletak pada penggunaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp1,6 triliun. Ia mewanti-wanti agar pemerintah tidak berdalih bahwa anggaran itu bukan program mereka karena baru menjabat. “Ini yang kami takutkan, nanti ketika hasilnya tidak terlihat, mereka lepas tangan,” ujarnya.
Menurut Alfred, DPRD TTS pun kini kebingungan menjalankan fungsi pengawasan. Tanpa arah pemerintahan yang jelas, lembaga legislatif kesulitan menentukan indikator pengawasan yang tepat.
Ia menyebut bahwa warga kini mulai kehilangan harapan terhadap janji perubahan yang dulu digaungkan pasangan kepala daerah tersebut. “Panas-panas tahi ayam. Semangat awal cepat hilang, dan sekarang seolah-olah jalan sendiri tanpa kompas,” sindir Alfred.
Kritik ini bukan semata-mata bentuk penolakan, lanjut Alfred, melainkan dorongan agar pemerintah bekerja lebih serius dan terstruktur. “Kami tidak bicara benci atau suka, tapi ini soal tanggung jawab terhadap rakyat,” katanya.
Sikap skeptis terhadap 100 hari kerja Eduard dan Johny mencerminkan kekecewaan warga yang menanti langkah konkret dalam penataan birokrasi dan pembangunan. “Kalau mau bicara tentang 100 hari, ya rakyat justru bertanya, apa yang sudah terlihat?” tukasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
