Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan advokasi lingkungan, WALHI NTT mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Mereka menuntut tiga langkah konkret dari berbagai pihak berwenang di Sumba Barat.
Pertama, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat diminta segera menghentikan seluruh kegiatan reklamasi ilegal yang dilakukan oleh Liang Bun Tjien dan melakukan pemulihan lingkungan di area yang telah rusak.
Kedua, WALHI menuntut DPRD Sumba Barat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan pemerintah daerah menegakkan hukum lingkungan secara tegas demi melestarikan ekosistem sungai dan wilayah sekitarnya.
Ketiga, Kepolisian Resort Sumba Barat diminta segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini, serta menahan Liang Bun Tjien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“WALHI NTT berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan lingkungan ditegakkan,” ujar Yuvensius Stefanus Nonga, S.H., M.H., Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi.
Ia juga mengajak masyarakat di Sumba Barat dan seluruh wilayah NTT untuk ikut mengawasi, melaporkan, dan menolak setiap tindakan yang berpotensi merusak lingkungan hidup. WALHI menegaskan, perlindungan ekosistem sungai adalah bagian penting dari keberlanjutan hidup masyarakat dan generasi mendatang.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
