Nilai kerugian negara Rp1,6 miliar?
Londa Lona, salah satu mantan outsourcing, menyebut bahwa dalam daftar SPTJM ada “penumpang gelap” yang tidak layak secara hukum. Ia kembali bersuara bersama para aktivis, memperluas tekanan publik.
Akhir Februari, konflik meledak lagi. Pimpinan DPRD menggelar konferensi pers. Tapi Sekwan kembali “berfilosofi pendek”:
“Namanya juga manusia, pasti ada kurang-kurang.”
Sebuah kalimat yang malah terdengar seperti pengakuan tak langsung atas kelalaian (atau kesengajaan?) birokrasi.
Aksi Hitam & Karangan Bunga Duka
Awal Maret, publik dikejutkan dengan kabar pemecatan mendadak terhadap 44 mantan outsourcing. Mereka tak tinggal diam. Pada 6 Maret, mereka datang ke DPRD dengan pakaian serba hitam dan membawa karangan bunga bertuliskan duka cita untuk DPRD dan Komisi I.
Aksi ini sempat menimbulkan adu mulut antara Wakil Ketua Komisi I dan salah satu demonstran. Situasi sempat memanas, bahkan nyaris ricuh.
Langkah Tegas Bupati Buce Lioe
Respons Pemerintah Daerah sempat dinilai lamban, hingga akhirnya Bupati TTS, Eduard Markus Lioe (Buce Lioe) angkat suara. Pada 8 April 2025, usai konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), ia menegaskan:
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
