“Ada keluarga yang tergolong mampu, punya rumah tembok, malah dapat BLT. Bahkan dalam satu keluarga ada dua penerima. Sedangkan janda dan anak yatim malah tidak dapat bantuan,” ujar seorang ibu lainnya.
Selain itu, pembagian bantuan beras juga dinilai tidak transparan. Menurut warga, pembagian dilakukan sendiri oleh kepala desa dan istrinya, sementara perangkat desa lainnya tidak dilibatkan dalam proses teknis.
“Kalau terima BLT atau beras, kepala desa yang bagi, istrinya catatan/tulis sementara anak perempuannya yang foto-foto. Aparat dong hanya di belakang sa. Kami merasa ini bukan cara kerja pemerintahan yang baik,” katanya.
Menanggapi berbagai aduan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD TTS, Yerim Yos Fallo menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan uji petik langsung ke Desa Fae. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi langsung di lapangan dan mengambil langkah tegas bila ditemukan pelanggaran.
“Kami jadwalkan turun ke Desa Fae, kalau bukan minggu ini, minggu depan. Kami akan uji petik lapangan dan klarifikasi langsung. Jika ditemukan pelanggaran, akan kami proses sesuai aturan,” tegas Yerim usai menerima perwakilan warga.
Terkait dugaan pemaksaan pencabutan keran air bersih, Yerim menyatakan hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Apalagi fasilitas air bersih tersebut merupakan bantuan murni untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau benar kepala desa memerintahkan pembongkaran, itu pelanggaran serius. Bantuan itu dari gereja-gereja, dari perpuluhan untuk jemaat. Harusnya pemerintah desa mendukung, bukan memprovokasi warga untuk merusak,” tambahnya.
Yerim juga menyatakan bahwa Komisi I DPRD TTS tidak akan membiarkan ada tindakan oknum tertentu yang merugikan hak-hak rakyat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
