GMNI TTS: Wakil Bupati Tidak Paham Akar Persoalan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di TTS

Editor: Redaksi
  • Bagikan
IMG 20251101 WA0008

TTS,Timorsavana.com||Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Timor Tengah Selatan menilai bahwa Pemerintah Daerah TTS belum memahami akar persoalan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah ini.

Pernyataan ini disampaikan Ketua GMNI TTS, Bensanu Asbanu, menanggapi penjelasan Wakil Bupati TTS dalam dialog bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia, yang menyebut bahwa tingginya angka kekerasan di TTS disebabkan oleh faktor ekonomi serta keterbatasan infrastruktur seperti CCTV dan penerangan jalan.

Menurut GMNI TTS, pandangan tersebut menunjukkan cara berpikir yang dangkal dan reduksionis dalam memahami kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tidak lahir dari gelapnya jalan, melainkan dari gelapnya kesadaran sosial dan struktural yang telah lama membiarkan ketimpangan terjadi. Ia berakar dari budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, kemiskinan yang sistemik, rendahnya pendidikan, serta lemahnya perlindungan hukum dan layanan sosial bagi korban.

“Pemerintah seolah gatal di kepala tapi garuk di kaki. Mereka sibuk menambal di permukaan, padahal masalah sosial yang sesungguhnya jauh lebih dalam,” tegas Bensanu Asbanu.

GMNI TTS menilai, ketika pemerintah menempatkan CCTV dan lampu jalan sebagai solusi utama, maka sesungguhnya yang terjadi adalah kekeliruan membaca realitas sosial. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar persoalan teknis, tetapi krisis sosial dan kemanusiaan yang memerlukan pendekatan lintas sektor, berbasis riset, dan berpihak pada korban.

Lebih jauh, GMNI TTS juga menyoroti lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah dalam menangani isu ini. Hingga kini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten TTS tidak memiliki tenaga psikolog atau bahkan seorang magister psikologi yang berkompeten untuk menangani korban kekerasan yang mengalami trauma berat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan layanan pemulihan psikologis bagi korban.

  • Bagikan