“Pertanyaannya sederhana,” ujar Bensanu Asbanu, “Bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang perlindungan perempuan dan anak jika lembaga yang bertanggung jawab bahkan tidak memiliki satu pun tenaga profesional di bidang psikologi? Bagaimana mungkin trauma korban bisa dipulihkan tanpa pendampingan yang tepat?”
Menurut GMNI TTS, ketiadaan tenaga psikolog di lembaga teknis seperti DP3A mencerminkan abainya pemerintah terhadap dimensi psikis dan kemanusiaan dari kekerasan. Korban kekerasan bukan sekadar membutuhkan bantuan hukum, tetapi juga ruang pemulihan yang aman dan pendampingan psikologis yang profesional. Tanpa itu, penanganan kekerasan akan selalu berhenti di tahap administratif tanpa menyentuh pemulihan manusiawinya.
Karena itu, GMNI TTS mendesak Pemerintah Daerah untuk berpikir lebih struktural dan bertindak lebih serius. Pemerintah harus menggeser pendekatan dari reaktif menuju preventif dan edukatif; menyusun kebijakan berdasarkan data dan analisis sosial, bukan asumsi; serta melibatkan lembaga pendidikan, tokoh adat, gereja, dan organisasi masyarakat sipil dalam gerakan pendidikan kesetaraan dan pencegahan kekerasan. Akses terhadap layanan hukum, psikologis, dan pemulihan bagi korban—terutama di wilayah pedesaan—harus dijamin tanpa diskriminasi dan tanpa menunggu tekanan publik.
Bensanu Asbanu menegaskan bahwa GMNI TTS akan terus berkomitmen mengawal isu perlindungan perempuan dan anak melalui pendidikan kritis, riset sosial, dan kerja-kerja advokasi bersama elemen masyarakat sipil. Bagi GMNI, perempuan dan anak bukanlah objek belas kasihan, melainkan subjek perjuangan yang harus dilindungi, didengar, dan diberdayakan.
“Selama pemerintah belum memahami akar persoalan secara komprehensif, kebijakan apa pun hanya akan menjadi penenang sementara. TTS tidak butuh sekadar lampu jalan, TTS butuh keberanian berpikir, keberanian bertindak, dan keberanian berpihak pada kemanusiaan,” pungkas Bensanu.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
