Hendrikus menjelaskan bahwa hutan asam memiliki nilai ekonomi yang besar bagi masyarakat Oebelo. Menurutnya, hasil panen asam menjadi sumber pendapatan tahunan yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membangun rumah, dan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Ia menyebut produksi asam di Oebelo dapat mencapai ribuan ton dalam setahun.
Ia membandingkan sumber pendapatan tersebut dengan usaha persawahan yang sangat bergantung pada ketersediaan modal, air, dan kondisi iklim. Menurut Hendrikus, ketika cuaca tidak mendukung, petani berisiko mengalami gagal panen atau kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi sebelum mengubah kawasan hutan asam menjadi lahan persawahan.
Selain bernilai ekonomi, Hendrikus menyebut hutan tutupan memiliki fungsi ekologis dan menjadi tempat berlindung ternak. Ia mengatakan masyarakat telah membagi wilayah Oebelo berdasarkan peruntukannya, mulai dari persawahan, peternakan, hingga kawasan hutan tutupan. Pembagian tersebut, menurutnya, dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta membantu melindungi wilayah dari risiko banjir dan kekeringan.
Hendrikus juga mempertanyakan kesiapan teknis proyek cetak sawah dalam skala besar. Ia menyoroti keterbatasan alat dan mesin pertanian, persoalan pagar di tengah banyaknya ternak, serta ketidakjelasan sumber air untuk mengairi lahan. Ia mempertanyakan bagaimana ribuan hektare sawah dapat dikelola apabila kebutuhan dasar tersebut belum dipastikan.
“Saya jamin seratus persen proyek percetakan sawah yang asal-asalan begini gagal total,” kata Hendrikus, merujuk pada kekhawatirannya terhadap perencanaan dan kesiapan pendukung proyek.
Ia turut mengkritik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TTS yang dinilainya tidak cukup tanggap terhadap persoalan pembukaan hutan asam. Hendrikus mengaku telah mengingatkan kepala dinas dalam pertemuan sebelumnya, tetapi merasa keberatannya tidak ditindaklanjuti. Menurutnya, alasan bahwa proyek berasal dari pemerintah pusat tidak menghilangkan kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai kondisi dan kesepakatan masyarakat.
Mengenai ketegangan di luar ruang sidang, Hendrikus mengatakan persoalan bermula ketika ia hendak ke kamar mandi dan melihat Jacob berada di luar ruang rapat bersama Ketua Komisi II DPRD TTS yang membidangi pertanian.
“Di tengah rapat setelah saya sampaikan keluhan warga soal pembabatan hutan asam dan beberapa persoalan lainnya, saya mau ke kamar toilet. Nah, ketika saya sampai di luar, kepala dinas pertanian ada duduk dengan ketua komisi II”
Lanjut, Hendrikus malah mempertanyakan mengapa di tengah gentingnya pembahasan terkiat bidang pertanian kepala dinasnya malah duduk di luar.
“Saya bertanya-tanya kenapa ada kepala dinas model begini, ketika kita bahas persoalan pertanian malah kepala dinasnya duduk santai di luar”
Hendrikus mengakui sempat bertatapan dengan Jacob Benu dan pada saat yang bersamaan, ia katakan kenapa kemudian dibalas oleh Jack (Sapaan Jacob Benu) kenapa
Usai dibalas, Hendrikus mengatakan lagi kepada Jack “kamu pi kasih rusak saya punya kampung baru kamu datang duduk di sini”
Sebelum masuk ke toilet, dirinya sempat mengungkit kembali kesepakan bersama masyarakat di kantor desa untuk tidak membabat asam namun dibalas oleh Jack bahwa itu adalah prosesnya dilakukan oleh kementerian dan dirinya tidak dilibatkan soal hancurnya ribuan pohon asam di Oebelo.
Hendrikus membantah telah melontarkan ancaman maupun makian kepada Jacob. Ia mengatakan dirinya memahami tanggung jawab sebagai anggota DPRD dan memilih tidak melakukan tindakan fisik meskipun percakapan berlangsung dalam situasi yang menurutnya tidak nyaman. Ia juga mengklaim Jacob mengikutinya hingga ke toilet dan menilai kejadian itu membuat situasi semakin tidak kondusif. Dugaan bahwa dirinya sedang dipancing untuk bereaksi merupakan penilaian Hendrikus sendiri.
Hendrikus menegaskan bahwa persoalan utama yang ingin diperjuangkannya adalah perlindungan terhadap hutan asam produktif dan keberlangsungan ekonomi masyarakat Oebelo. Ia meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian meninjau kembali pelaksanaan proyek cetak sawah agar sesuai dengan kesepakatan warga, kondisi lingkungan, serta kesiapan sarana pendukung.
Ia berharap ada upaya dari pelaksana proyek maupun pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pekerjaan di lapangan. Bagi Hendrikus, pembangunan persawahan seharusnya meningkatkan kesejahteraan warga, bukan menghilangkan sumber penghidupan yang telah menopang masyarakat Oebelo selama bertahun-tahun.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
