Ampera menilai kondisi seperti itu seharusnya menjadi perhatian serius penyidik. Menurut dia, apabila terdapat dugaan seseorang menghalangi proses penyidikan atau menyembunyikan saksi maupun korban, aparat harus bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia mengatakan penyidik tidak boleh membiarkan proses hukum berjalan di tempat hanya karena pihak-pihak tertentu tidak kooperatif. Negara, kata dia, memiliki kewajiban memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban tindak pidana.
Ampera juga menyoroti informasi mengenai surat panggilan kepolisian terhadap ayah tiri korban yang disebut tidak dipenuhi. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, yang bersangkutan disebut menantang penyidik untuk datang menjemput apabila memang dianggap perlu diperiksa.
“Kalau benar seseorang yang dipanggil secara patut tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, maka aparat harus menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang. Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada intimidasi ataupun tantangan dari pihak yang sedang diperiksa,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan keberanian aparat serta dukungan seluruh elemen masyarakat agar korban memperoleh perlindungan dan keadilan.
Menurut Ampera, setiap keterlambatan dalam mengungkap perkara berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Karena itu, kepolisian diharapkan bertindak profesional, transparan, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari penyidik Polres Timor Tengah Selatan mengenai perkembangan terbaru penyidikan perkara tersebut, termasuk terkait keberadaan korban maupun tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang belum memenuhi panggilan pemeriksaan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
