Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Wali Kota Kupang menegaskan pentingnya upaya mitigasi risiko sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. “Perlindungan seperti ini penting untuk mulai kita pikirkan secara serius, karena pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keselamatan dan keberlanjutan aktivitas masyarakat,” ujar Serena C. Francis.
Wakil Wali Kota Kupang menambahkan bahwa selama ini Pemerintah Kota Kupang telah memiliki skema perlindungan tertentu bagi pegawai melalui program nasional, namun masih terdapat ruang untuk penguatan perlindungan di luar skema tersebut. “Kita memang sudah memiliki perlindungan untuk pegawai melalui program yang ada, tetapi untuk kelompok lain seperti pegawai non-ASN, pelaku usaha di pasar, dan aset-aset daerah, masih perlu kita kaji lebih lanjut agar perlindungannya lebih menyeluruh,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas rencana pemerintah pusat terkait penyediaan proteksi bagi bangunan pemerintah melalui skema nasional. Menyikapi hal itu, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa perlindungan aset dan sumber daya manusia perlu berjalan beriringan. “Kalau aset fisik dilindungi, maka manusianya juga harus mendapat perhatian. Keduanya saling terkait dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik,” katanya.
Sebagai tindak lanjut audiensi, disepakati perlunya pembahasan teknis lanjutan dengan melibatkan perangkat daerah terkait. “Kita akan tunjuk PIC untuk membahas secara teknis, kemudian hasilnya dilaporkan sebagai bahan pertimbangan pimpinan sebelum kita mengambil keputusan lebih lanjut,” ujar Wakil Wali Kota.*
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
