WALHI NTT Komitmen Kawal Kerja Lingkungan Hidup Pemimpin Terpilih di NTT

Dalam pertemuan KDLH kali ini, forum anggota menghasilkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah yakni :

1. Pemerintah daerah di NTT harus punya komitmen dan aksi nyata untuk pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Mulai dari level perijinan hingga praktek illegal di lapangan
2. Pemerintah daerah di NTT menjadikan pemulihan ekologis sebagai salah satu agenda utama dalam pengelolaan sumber daya alam/lingkungan hidup di NTT.
3. Pemerintah daerah di NTT mesti melakukan agenda yang masif terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk mencegah terjadinya bencana ekologis yang merugikan/membahayakan keselamatan rakyat NTT
4. Pemerintah daerah di NTT menghentikan praktek praktek kriminalisasi pejuang lingkungan hidup di NTT. Baik yang berasal dari organisasi Masyarakat sipil maupun rakyat petani, nelayan, peternak serta komponen Masyarakat lainnya
5. Pemerintah di NTT menghentikan pemberian ijin untuk investasi investasi ekstraktif pertambangan di NTT dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perijinan yang sudah ada.
6. Pemerintah di NTT harus melakukan aksi nyata terkait politik peningkatan anggaran lingkungan hidup untuk pemulihan alam di NTT terutama di wilayah wilayah kritis dan potensial kritis.
7. Pemerintah daerah di NTT harus berkoordianasi dengan pemerintah pusat untuk meninjau Kembali penetapan Flores sebagai Pulau Geothermal dan Status CA Mutis yang ubah menjadi Taman Nasional
8. Pemerintah daerah di NTT juga harus menghentikan praktek PLTU Industri Batubara (PT.MSM) di Pulau Sumba karena Sumba telah ditetapkan sebagai Sumba Iconic Island. Yakni Sumba tanpa energi Kotor.
9. Pemerintah daerah di NTT meninjau ulang semua ijin investasi di sektor pariwisata yang abai pada kepentingan ruang penghidupan nelayan, petani, peternak dan Masyarakat lainnya
10. Pemerintah daerah di NTT menghentikan eksploitasi pulau pulau kecil dari industry ekstraktif justru mekanisme perlindungan dari keterancaman perubahan iklim dan kenaikan air laut harus dibuat dan dijalankan dalam kebijakan.
11. Pemerintah daerah di NTT harus serius menyelesaikan masalah pencemaran sampah dan limbah B3 di NTT
12. Pemerintah di NTT memprioritaskan pemulihan dan perlindungan keanekaragaman hayati endemik di NTT yang terancam punah
13. Pemerintah di NTT memprioritaskan penguatan dunia pendidikan yang berbasis pada potensi bentang alam, ekosistem esensial dan keanekaragaman hayati endemik NTT.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe