Wakil Bupati TTS Jhony Army Konay menuai kritik setelah pernyataannya soal kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai keliru. Praktisi hukum Arman Tanono menilai Army gagal memahami akar persoalan sosial di TTS.
TTS,Timorsavana.com – Pernyataan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Jhony Army Konay, S.H., M.H. saat berdialog dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menuai kritik keras dari praktisi hukum Arman Tanono, S.H.
Arman menilai pernyataan Army menunjukkan kegagalan memahami akar persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di TTS.
Dialog tersebut berlangsung di Yayasan Sanggar Suara Perempuan Soe, Kabupaten TTS, pada Kamis, 31 Oktober 2025.
Acara itu disiarkan secara langsung melalui halaman Facebook Pos Kupang.com dan menarik perhatian publik luas, termasuk kalangan pemerhati hukum dan aktivis perempuan.
Dalam dialog tersebut, Wamen PPPA Veronica Tan menanyakan kepada Wakil Bupati TTS mengenai faktor penyebab tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Army Konay menjawab bahwa penyebab utamanya adalah ekonomi dan infrastruktur.
Namun, pernyataannya kemudian melebar ke soal jaringan internet, telekomunikasi, dan penerangan di pedesaan.
“Yang pertama ekonomi, kedua infrastruktur tadi. Katakan pulang dari kebun beramai-ramai. Ada sebuah ladang yang kita kerjanya kelompok, ada ladang yang jauh dari rumah. Kita pulang ada dua, tiga atau empat bahkan ada beberapa kepala keluarga beramai-ramai ke arah yang sama. Tapi sebelum tiba di rumah korban, ini kita sudah pisah di perjalanan. Yang tersisa ini kalaupun dia berjalan sendiri misalkan ada anak atau perempuan, ini menjadi kesempatan untuk melakukan (kekerasan).
Ia juga menyampaikan rencana pembentukan “polisi adat” melalui anggota linmas desa untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing.
“kita rencanakan polisi adat,” ujar Army.
Menurutnya, dari sekitar 25 anggota linmas di setiap desa, sebagian bisa difungsikan sebagai penjaga keamanan untuk mencegah kekerasan.
Army menambahkan bahwa sebagian besar kekerasan terjadi di wilayah pedalaman karena keterbatasan penerangan dan jarak antar rumah yang jauh.
“Kita tidak seperti di kota-kota besar yang punya CCTV mungkin, kita tidak punya penerangan yang cukup mungkin. Sehingga dari situasi ini, seperti yang tadi saya sudah sentil bahwa kita sangat-sangat minim. Kita kebanyakan pulang dari kebun itu berjalan kaki bisa sampai lima kilometer. Ini yang menjadi persoalan”
Ia mengilustrasikan, kekerasan sering terjadi di perjalanan pulang dari kebun, terutama terhadap perempuan dan anak yang berjalan sendirian.
Situasi itu, katanya, memberi peluang bagi pelaku untuk bertindak karena kondisi wilayah yang gelap dan terpencil.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
