IKMAS-TTS juga menyatakan dukungan terhadap arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mendorong audit menyeluruh terhadap seluruh kepala desa di Indonesia. Menurut Aldi, langkah ini sangat relevan bagi Kabupaten TTS, mengingat masih banyak persoalan di tingkat desa yang belum terselesaikan.
“Kami menduga masih ada banyak masalah serupa di desa-desa lain di Kabupaten TTS. Jika ada indikasi korupsi, maka pelaku harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kasus ini dinilai mencoreng kredibilitas pemerintah desa dan menjadi pengingat pentingnya tata kelola yang transparan. Aldi juga menyoroti dampak langsung dari kasus ini terhadap masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan layanan dasar yang bergantung pada dana desa.
IKMAS-TTS mendesak pemerintah untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem pengawasan dan pelaporan dana desa secara menyeluruh. “Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang. Reformasi menyeluruh dalam pengelolaan dana desa harus menjadi prioritas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat,” tutup Aldi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
