TIMOR SAVANA.COM, Soe– Ikatan Mahasiswa Timor Tengah Selatan (IKMAS-TTS) menyatakan sikap tegas atas pemberhentian sementara 15 kepala desa di Kabupaten TTS yang diduga tidak dapat menyalurkan dana desa karena keterlambatan pengunggahan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Aldi Benu, Ketua IKMAS-TTS, menilai situasi ini mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan daerah.
“Lingkungan Pemerintah Kabupaten TTS sedang tidak baik-baik saja. Kepercayaan masyarakat dikhianati dengan cara seperti ini,” ujar Aldi dalam pernyataannya, Jumat (20/12). Ia mendesak Pemerintah Daerah TTS untuk segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana desa yang mencoreng nama kabupaten tersebut.
Menurut Aldi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten TTS dinilai gagal menjalankan fungsi komunikasi dan koordinasi. “Stakeholder di lingkup TTS, mulai dari DPR, Pemda, hingga Dinas PMD harus turun tangan ke akar rumput untuk memberikan edukasi kepada pemerintah desa. Pemberhentian sementara 15 kepala desa sangat memalukan bagi Kabupaten TTS,” tegasnya.
Sebagai salah satu kabupaten termiskin di Indonesia, permasalahan tata kelola dana desa di TTS dinilai memperparah kondisi masyarakat yang bergantung pada dana tersebut untuk pembangunan. Aldi menekankan pentingnya transparansi dari pemerintah dalam menangani persoalan ini agar tidak terjadi penyelewengan yang berulang.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
