Kepemimpinan Baru, Harapan Baru
Dalam forum ini, WALHI NTT menyerukan agar pemimpin-pemimpin baru di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi menjadikan isu korupsi sumber daya alam sebagai prioritas utama. WALHI menilai pentingnya pemulihan tata kelola sumber daya alam yang lebih transparan, partisipatif, dan berkeadilan.
“Kami berharap, pemerintahan yang baru tidak mengulang kesalahan masa lalu. Isu lingkungan, khususnya korupsi sumber daya alam, harus menjadi perhatian serius demi keberlanjutan hidup masyarakat dan generasi mendatang,” tegasnya.
Dampak Korupsi pada Lingkungan Hidup
Korupsi sumber daya alam di NTT bukan hanya berkontribusi pada eksploitasi berlebihan, tetapi juga menyebabkan ketimpangan sosial, bencana ekologis, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. WALHI mencatat beberapa kasus di mana masyarakat yang mencoba mempertahankan ruang hidup mereka justru dikriminalisasi.
“Kriminalisasi terhadap pembela lingkungan, pencemaran lingkungan akut, hingga pengabaian dampak perubahan iklim adalah fakta yang tidak boleh lagi dianggap remeh,” ungkap Umbu Wulang.
Agenda Advokasi
Selain menyoroti korupsi, KDLH juga membahas berbagai program advokasi lingkungan untuk satu tahun ke depan, serta persiapan NTT sebagai tuan rumah Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup 2025. WALHI NTT berkomitmen untuk terus mengawasi kebijakan pemerintah di sektor lingkungan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
