WALHI NTT menolak keras proyek geothermal di Pulau Flores. Mereka menuding Kementerian ESDM dan PLN bertindak sepihak, tanpa persetujuan rakyat, dan mewarisi mentalitas sentralistik Orde Baru.
Timor Savana.Com, Kupang — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur meledak. Dalam audiensi bersama Kementerian ESDM yang berlangsung di Gedung Sasando, Kupang, Senin (28/4), WALHI menyuarakan penolakan total atas proyek geothermal yang mereka nilai sarat kepentingan dan tanpa persetujuan rakyat.
“Ini bukan transisi energi bersih, ini transisi paksa. Proyek geothermal di Flores adalah bentuk arogansi pusat,” kata Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, Direktur WALHI NTT. Ia menuding Kementerian ESDM dan PLN mewarisi mentalitas Orde Baru: sentralistik, menutup ruang partisipasi warga, dan menolak kritik.
Audiensi yang berlangsung selama 4,5 jam itu dihadiri oleh deretan elit proyek geothermal: pejabat tinggi PLN dari pusat hingga wilayah, pimpinan perusahaan seperti PT Sokoria Geothermal Indonesia hingga Geo Dipa Energi, dan para bupati dari kabupaten terdampak. Di sisi lain, hadir WALHI, JPIC SVD, dan masyarakat adat Poco Leok yang menyampaikan langsung keluhan mereka via Zoom.
Penolakan Total: Geothermal Tak Pernah Disetujui Rakyat
WALHI NTT secara tegas menyebut proyek geothermal yang tersebar di 28 titik di NTT—terutama di Pulau Flores—tidak pernah dimulai melalui persetujuan masyarakat. “Tidak ada izin sosial, tidak ada sosialisasi. Tapi pemerintah pusat seenaknya menetapkan Flores sebagai ‘Pulau Panas Bumi’,” tegas Gres Gracelia, Divisi Advokasi WALHI NTT.
Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017 menjadi biang keladi. Tanpa permisi ke rakyat, kebijakan itu melahirkan konflik horizontal, kriminalisasi warga adat, dan degradasi lingkungan.
Poco Leok: Luka Bernama Geothermal
Kasus paling brutal terjadi di Poco Leok, Manggarai. Sejak 1995, warga mengaku lahan mereka disusupi tanpa izin. Ada perempuan yang mengalami pelecehan verbal di kebun kopi, dan hingga hari ini PLN dianggap memelihara konflik dengan membelah warga menjadi pro dan kontra—bahkan hingga ibadah Rosario pun jadi ajang saling boikot.
“PLN beri upah, anakan babi, bahkan diduga menggandeng media untuk memuluskan proyek ini,” ujar Umbu Wulang. “Tapi warga tetap menolak.”
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
