Kupang, TIMOR SAVANA.COM – Ketidakadilan terhadap masyarakat adat Pubabu-Besipae kembali mencuat! Pemerintah Provinsi NTT dituding dengan sengaja mengabaikan hak masyarakat yang telah berjuang selama hampir dua dekade untuk mendapatkan kepastian atas tanah adat mereka.
Dalam peringatan Hari Perempuan Internasional, Aliansi Gerakan Timor Raya (AGTOR) menggelar aksi besar-besaran di Kantor Gubernur dan DPRD NTT. Aksi ini bukan sekadar peringatan, tetapi juga merupakan seruan keras atas ketidakpedulian pemerintah terhadap konflik lahan yang telah menyengsarakan masyarakat adat selama bertahun-tahun.
Surat Audiensi Dibiarkan Terbengkalai
Rencana audiensi dengan Gubernur NTT berujung kekecewaan besar. Surat permohonan audiensi yang dikirim sejak 6 Maret dibiarkan begitu saja, tak mendapat disposisi hingga akhirnya gubernur dikabarkan berada di luar daerah.
Apakah ini kebetulan? Atau taktik lama pemerintah untuk menghindari tanggung jawab?
Masyarakat yang sudah lama dirugikan merasa dibohongi. Mereka menilai keterlambatan disposisi surat bukanlah kesalahan administratif biasa, melainkan bagian dari pola pengabaian sistematis terhadap masyarakat adat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
