Yohana juga membantah tudingan dari pihak tertentu yang menyebutkan bahwa guru-guru PAUD telah menerima insentif. “Itu bohong besar! Kami tidak terima, dan saya sebagai pengelola pasti tahu siapa yang terima dan siapa tidak,” tegasnya.
Ketika ditanya lagi oleh Camat pada bulan September 2024 dalam kegiatan rembuk stunting, Yohana menegaskan bahwa pembayaran untuk 2024 memang sudah dilakukan sebagian, tapi tidak dengan insentif tahun 2023. “Kalau 2024, kami terima dua tahap. Tapi 2023? Tidak sama sekali,” katanya.
Jawaban pihak desa menurutnya sangat tidak masuk akal. Mereka menyebut ada ‘perubahan’ yang tidak dijelaskan detail. “Saya tidak mau lanjutkan karena pembicaraan akan melebar. Tapi ini ketidakadilan nyata yang harus disorot,” tegas Yohana.
Ia berharap ada perhatian serius dari pemerintah kabupaten maupun dinas terkait. Menurutnya, ketidakpastian pembayaran insentif bisa mematikan semangat guru PAUD yang selama ini berjuang di akar rumput pembangunan sumber daya manusia.
“Kalau pemerintah pusat serius ingin membangun dari desa, jangan matikan semangat para pendidik. Kami ini ujung tombak pendidikan usia dini,” tuturnya.
Lebih jauh, Yohana meminta agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Ia menyarankan agar ada pengawasan ketat dalam pengelolaan dana desa, khususnya terkait program pendidikan.
“Kalau memang tidak mau bayar, jangan suruh kami usul ke negara. Jangan jadikan kami alat! Itu lebih menyakitkan dari tidak dibayar,” pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
