Dampaknya kini sudah terasa. Penghasilan tetap untuk perangkat desa, kader, dan tenaga kesehatan terancam tidak bisa dibayarkan. Warga desa bisa kehilangan layanan dasar hanya karena satu orang lalai atau sengaja bermain dengan uang negara.
“Kita bantu komunikasikan dengan Inspektorat. Tapi dari sisi aset, bendahara hanya punya rumah dan sertifikat sawah. Tidak cukup untuk menutup kerugian,” kata Yerim.
Audit sementara memang tidak menemukan keterlibatan kepala desa atau perangkat lainnya. Tapi Yerim mengingatkan bahwa penyelidikan tidak boleh berhenti di pengakuan personal. “Pengakuan bukan akhir. Kita akan cek aliran uangnya,” katanya.
Desa Bena hanyalah satu dari deretan panjang desa bermasalah di TTS. Tahun 2024, ada 15 desa gagal salur Dana Desa. Polanya berulang: minim pengawasan, bendahara atau kepala desa bertindak sewenang-wenang, dan masyarakat jadi korban diam.
DPRD memberi ultimatum: jika dana tidak dikembalikan dalam waktu dekat, langkah hukum akan diambil. “Kami tidak akan lindungi siapapun. Dana Desa adalah uang rakyat. Kalau main-main, konsekuensinya hukum,” ujar Yerim.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
