2. Kota Kupang 4 kartu
3. Sumba Barat dan Malaka masing-masing 3 kartu.
Untuk urutan 3 besar transaksi menggunakan kartu berturut-turut adalah :
1. Pemprov NTT 253 transaksi
2. Sumba Barat 104 transaksi
3. Sikka 84 transaksi
Sedangkan untuk urutan 3 besar nominal transaksi berturut-turut adalah:
1. Pemprov NTT Rp2,3 Milyard.
2. Sumba Barat Rp321 juta
3. Sikka Rp232 juta.
Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan teknologi, tanggung jawab pengguna tetap menjadi perhatian utama. Setiap pemegang kartu memikul tanggung jawab pribadi atas transaksi yang dilakukan.
“Jika terjadi penyalahgunaan, rekening pemegang kartu bisa langsung terpotong. Karena itu, semua pengguna harus benar-benar memahami aturan dan mekanisme penggunaan kartu ini,” kata Benhard sambil terus mendorong Pemda Kabupaten di NTT agar segera menggunakan KKPD.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren modernisasi birokrasi. Lebih dari itu, langkah ini menjadi upaya membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel—di sebuah provinsi kepulauan yang selama ini terus berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan.*
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
