Disamping itu, Pj. Gubernur mengajak Penjabat Bupati selalu membangun koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, unsur Forkopimda, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pemangku kepentingan atau stakeholders terkait lainnya di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Adapun juga beberapa hal yang disampaikan kepada Pj. Bupati Sumba Barat Daya sesuai dengan arahan Presiden diantaranya terkait Persiapan Pilkada, Realisasi dan Penyerapan APBD, Penanganan Stunting dan Kemiskinan dan Pengendalian Inflasi.
“Untuk menjelang pemilihan Kepala Daerah, harus membangun koordinasi yang baik dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga situasi tetap kondusif dan damai selama proses tahapan Pilkada. Jaga independensi dan integritas terhadap semua kontestan Pilkada serta memantau dan mengendalikan netralitas ASN,” pinta beliau.
“Saya meminta agar Penjabat Bupati memperhatikan secara serius peningkatan realisasi APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 dengan melakukan konsolidasi tim kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Saat ini kita sudah memasuki akhir dari triwulan ketiga dalam siklus perencanaan dan penganggaran, realisasi anggaran diharapkan semakin meningkat serta menghindari penumpukan realisasi APBD menjelang akhir tahun anggaran. Harus dipahami bahwa peningkatan belanja Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga daya beli masyarakat,” tegas Pj. Gubernur.
“Perlu konsolidasi tim kerja internal serta koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta stunting dalam masa jabatan saudara Penjabat Bupati. Kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem serta Stunting memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Karena itu, dibutuhkan sinergitas pentahelix yang melibatkan perguruan tinggi; swasta, perbankan dan koperasi; komunitas lembaga keagamaan, LSM, PKK, Dharma Wanita; Pemerintah Daerah dengan berbagai program dan kegiatan dari Dinas atau Perangkat Daerah Terkait seperti Dinas Kesehatan, PUPR, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berbagai Dinas terkait lainnya diharapkan dapat diprioritaskan pada daerah-daerah atau kantong-kantong kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta stunting dan juga melibatkan media massa,” jelasnya.
Terkait dengan pengendalian inflasi, Pj. Gubernur NTT mengharapkan perlunya pemantauan kestabilan harga pangan.
“Saya juga meminta kepada para Penjabat Bupati untuk senantiasa melakukan pemantauan rutin harga-harga kebutuhan pokok masyarakat di pusat-pusat perdagangan dan pasar-pasar tradisional, melakukan inspeksi mendadak atau sidak di gudang-gudang distributor untuk menjamin ketersediaan pasokan serta menggandeng mitra kerja seperti BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya untuk melakukan operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Penjabat Bupati dapat membangun koordinasi intensif dengan instansi terkait seperti Bulog dan Badan Pangan Nasional agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kabupaten Sumba Barat Daya tetap tersedia serta terus mengoptimalkan peran TPID dan Satgas Pangan dalam melakukan pemantauan, pengawasan distribusi dan keterjangkauan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat,” tandasnya.
Diakhir sambutannya, Penjabat Gubernur mendorong agar tetap menjaga kekompakan dan soliditas tim kerja dengan seluruh perangkat daerah ldi Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya agar program dan kegiatan yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.*
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
