Namun demikian, setelah dilakukan verifikasi bersama pemerintah kabupaten/kota, jumlah usulan RTLH yang telah tervalidasi mencapai 290.151 unit. Pendataan dilakukan secara detail menggunakan sistem by name by address guna memastikan ketepatan sasaran.
Pada tahun 2026, program penanganan RTLH akan dilaksanakan melalui skema kolaborasi pendanaan sebesar Rp20 juta per unit rumah. Rinciannya, Rp5 juta dari pemerintah provinsi, Rp5 juta dari pemerintah kabupaten/kota, dan Rp10 juta dari pemerintah desa.
Benyamin menegaskan bahwa bantuan tersebut bersifat stimulan, sehingga masyarakat penerima juga diharapkan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
“Total kebutuhan pembangunan satu unit rumah bisa mencapai Rp60 juta hingga Rp100 juta, sehingga diperlukan swadaya masyarakat,” katanya.
Selain skema pembiayaan, calon penerima bantuan juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki komitmen menyelesaikan pembangunan, status kepemilikan tanah yang tidak bermasalah, serta adanya dukungan dari pemerintah desa.
Saat ini, proses verifikasi masih berlangsung hingga tahap pengecekan lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Pemerintah Provinsi NTT sendiri telah menyiapkan anggaran sekitar Rp157 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Realisasi program akan dilakukan setelah seluruh data penerima dinyatakan valid./tim
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
