Korupsi Menggurita di TTS: Kejari Didesak Bertindak Tegas!

Sorotan tajam juga tertuju pada proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekretariat DPRD TTS. Berdasarkan LHP Inspektorat, ada indikasi kerugian negara lebih dari Rp1 miliar, tetapi hingga kini tak ada tanda-tanda penyelidikan.

“Ini sangat mengkhawatirkan! Bukti sudah ada, kerugian negara jelas lebih dari Rp1 miliar, tapi kenapa tidak ada tindakan hukum? Jangan sampai ada oknum yang sengaja melindungi para pelaku,” tegas Doni penuh amarah.

Selain itu, hilangnya fasilitas negara dari tiga rumah jabatan pimpinan DPRD TTS juga menjadi misteri yang belum terungkap. Barang-barang yang dibeli dengan uang rakyat seolah raib begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban.

“Fasilitas negara lenyap begitu saja, tapi tak ada proses hukum? Apa ini bukan pencurian uang rakyat? Ke mana barang-barang itu? Ini harus diusut sampai ke akar-akarnya!” imbuh Doni.

FPDT memperingatkan Kejari TTS agar tidak bermain-main dengan hukum. Bahwasanya pohaknya akan terus mengawasi dan mengawal kasus-kasus korupsi di TTS, memastikan tidak ada yang dilupakan atau sengaja diabaikan.

“Kami tidak akan tinggal diam! Jika Kejari TTS tidak bertindak tegas, kami siap turun ke jalan. Kami tidak ingin daerah ini terus-menerus dirampok oleh segelintir orang yang tak bertanggung jawab!” pungkas Doni dengan nada penuh perlawanan.