Kupang,Timorsavana.com || Filmon Loasana, SE., M.AP dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi NTT, menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Senin, 24 November 2025.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PSI memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT atas kerja keras dalam proses pembahasan yang panjang, intens, dan mendalam hingga sampai pada tahap finalisasi RAPBD 2026.
Filmon menyampaikan bahwa RAPBD NTT 2026 menunjukkan tantangan fiskal yang cukup signifikan.
“Total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp5,619 triliun, dengan PAD mencapai Rp2,8 triliun, atau hampir 50% dari total pendapatan. Angka ini merupakan target tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Filmon.
Selain PAD, transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2,819 triliun menjadi penopang utama struktur pendapatan sehingga pemerintah daerah dituntut menjaga kepatuhan regulasi dan kualitas perencanaan demi mempertahankan kepercayaan fiskal pusat.
Ia menjelaskan total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,380 triliun, dengan komposisi terbesar pada belanja operasi yakni Rp4,433 triliun.
Belanja pegawai mencapai Rp2,722 triliun, mendominasi lebih dari setengah total belanja operasional.
Sementara itu, belanja modal hanya Rp186 miliar, yang menurut Fraksi PSI perlu dimaksimalkan pada sektor -sektor yang dapat menghasilkan dampak langsung pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
“Struktur belanja ini menghasilkan surplus/defisit sebesar Rp238,47 miliar, ditutup melalui pembiayaan netto sehingga RAPBD berada dalam kondisi seimbang,” ungkap Filmon.
Setelah mencermati laporan Badan Anggaran, Fraksi PSI menyampaikan sembilan poin strategis, yaitu:
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
