1. Pemerintah harus melaksanakan strategi peningkatan PAD secara konsisten dan terukur untuk mengejar target ambisius tahun 2026.
2. Regulasi pendukung PAD berupa Perda dan Pergub harus segera dituntaskan agar mekanisme pengelolaan pendapatan berjalan efektif sejak awal tahun.
3. Digitalisasi sistem penerimaan daerah, pendataan ulang objek pajak, integrasi data, dan penegakan hukum harus dipercepat untuk mencegah kebocoran PAD, termasuk rokok ilegal, galian C ilegal, dan aktivitas ekonomi ilegal lainnya.
4. Pembenahan tata kelola BUMD wajib menjadi prioritas, termasuk audit kinerja, perbaikan manajemen, dan fokus core business agar penyertaan modal dapat menghasilkan kontribusi nyata.
5. Fraksi PSI menegaskan perlunya kehati-hatian dalam belanja pegawai yang telah melewati proporsi ideal, sehingga efisiensi diarahkan pada peningkatan kualitas program.
6. Program Rumah Layak Huni harus tepat sasaran dengan pendataan akurat dan kolaborasi lintas pemerintah kabupaten/kota.
7. Roadmap Sekolah Vokasi Unggulan harus diperjelas mulai dari kurikulum, kebutuhan dunia kerja, lokasi, hingga konsistensi pembiayaan agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik.
8. Program unggulan seperti OVOP, OCOP, OSOP, dan NTT Mart harus memiliki arah yang terintegrasi agar berdampak langsung pada ekonomi rakyat.
9. Disiplin perencanaan harus dijaga melalui sinkronisasi KUA-PPAS, RAPBD, hingga Pergub Penjabaran APBD untuk menghindari program tanpa dasar perencanaan.
Dengan penegasan tersebut, Fraksi PSI menyatakan kesiapannya mendukung pelaksanaan APBD 2026 sepanjang dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat NTT.*
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
