“Pemekaran itu penting, tapi waktunya tidak tepat. Pemerintah pusat saja belum membuka moratorium. Jadi untuk apa DPRD terus konsultasi dan rapat soal pemekaran?” ujar FPDT dengan nada kecewa.
FPDT mendesak DPRD TTS agar mengubah arah kebijakan anggaran ke program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Lebih baik dana konsultasi digunakan untuk membantu korban bencana, memperbaiki infrastruktur dasar, atau mendukung pelayanan publik yang macet,” tambahnya.
Ia juga meminta agar DPRD sebagai lembaga politik rakyat lebih sering turun ke lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat mengenai persoalan riil yang mereka hadapi.
“Masyarakat lebih butuh kehadiran wakil rakyat di desa-desa, bukan laporan hasil konsultasi yang tidak berdampak,” sindir Doni.
Mereka juga menilai, kinerja DPRD TTS selama ini belum menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
FPDT berharap DPRD TTS dapat mengubah pola kerja mereka menjadi lebih produktif, fokus pada pengawasan, dan sensitif terhadap keluhan rakyat.
“DPRD harus hadir sebagai pengawal demokrasi dan kesejahteraan, bukan sekadar penonton dalam urusan birokrasi pemekaran yang belum jelas,” tutup Doni*
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
