“Di Desa Lasi rata-rata tiga puluh persen, tapi sampai saat ini material seperti pasir belum ada,” jelasnya.
Padahal, menurut juknis, sembilan unit rumah di desa tersebut membutuhkan 27 kubik pasir. Namun yang terealisasi baru satu kubik, sehingga masyarakat terpaksa meminjam material dari tetangga untuk melanjutkan pekerjaan.
Kondisi lebih parah ditemukan di Desa Taupi. Dari sembilan rumah penerima bantuan, progres pembangunan masih nol persen.
“Material non lokal juga belum ada,” tambahnya.
Ironisnya, masyarakat penerima manfaat justru telah siap menjalankan tanggung jawab mereka. Mulai dari pembangunan pondasi, penyediaan kayu, hingga biaya tukang sudah dipersiapkan.
Namun mereka mengeluhkan lambannya distribusi material dari pemerintah. Bahkan, ada rumah yang sudah dibongkar sejak Desember 2025 tetapi hingga kini belum bisa dibangun kembali.
“Mereka curhat bahwa rumah mereka sudah dibongkar sejak Desember 2025 tapi sampai saat ini material belum turun,” ungkapnya.
Temuan-temuan ini memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan realisasi di lapangan.
Lebih tegas lagi, DPRD menyoroti laporan dari Dinas Sosial yang menyatakan progres program telah mencapai 100 persen, sementara fakta di lapangan menunjukkan rata-rata baru 30 persen bahkan ada yang nol persen.
“Artinya di bawah 30% itu lebih banyak,” kata Politisi partai PDI Perjuangan itu.
Pansus DPRD TTS saat ini masih melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terhadap seluruh program dan kegiatan tahun 2025. Semua temuan akan dirangkum sebelum disampaikan dalam bentuk rekomendasi resmi.
“DPRD menargetkan seluruh proses kajian rampung dalam 30 hari kerja, atau paling lambat 19 Mei 2026 dan hasil akhir dari pansus ini berpotensi menjadi bahan evaluasi serius terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk kemungkinan adanya laporan yang tidak sesuai fakta” tutup Deky.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
