Ia menjelaskan, faktor-faktor utama penyebab tingginya kekerasan di TTS antara lain pengaruh minuman keras, tekanan ekonomi, kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, dan minimnya pendekatan tokoh agama terhadap umatnya.
“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu banyak dipicu oleh minuman keras, kebutuhan ekonomi, dan kurangnya edukasi masyarakat, relasi kuasa dan budaya,” ujar Arman. Ia menilai pendekatan pemerintah sejauh ini masih bersifat reaktif, bukan preventif.
Arman juga menyoroti lemahnya monitoring dari dinas terkait yang seharusnya rutin turun ke masyarakat untuk mendeteksi potensi kekerasan. “Kurangnya monitoring dari dinas dan sosialisasi yang minim membuat banyak kasus baru terungkap setelah korban mengalami luka serius,” katanya.
Menurutnya, penjelasan Wakil Bupati yang menyoroti soal penerangan jalan dan CCTV justru menyesatkan publik.
“Kalau kita bicara kekerasan, ya itu soal relasi kuasa, soal perilaku, bukan soal lampu jalan,” ujarnya menegaskan.
Ia menambahkan, dari pengalaman mendampingi berbagai kasus kekerasan di TTS, sebagian besar peristiwa justru terjadi di dalam rumah korban sendiri.
“Memang ada beberapa kasus di hutan atau area kebun, tapi itu hanya satu dua saja. Yang terbanyak justru di rumah dan pelakunya punya hubungan keluarga atau kerabat dengan korban,” jelas Arman.
Pernyataan Wakil Bupati, menurut Arman, menunjukkan minimnya pemahaman tentang kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak. Ia menilai, jika pejabat publik tidak memahami konteksnya, maka kebijakan yang dibuat akan salah arah.
“Kami para advokat dan pegiat hukum siap membantu pemerintah kalau memang serius. Tapi kalau pemimpinnya sendiri tidak paham masalahnya, ya kita hanya akan berputar di tempat,” tutup Arman Tanono.**
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
