Fraksi PDIP Desak BK DPRD TTS Ungkap Identitas Pengadu Bimtek

Desakan ini juga didasarkan pada tata tertib DPRD TTS, yang mengatur bahwa pengaduan harus memiliki unsur kejelasan, termasuk mengenai identitas pelapor.

Sebelumnya, dalam podcast Bincang Akhir Pekan bersama Ketua Forum Peduli Demokrasi Timor (FPDT), Doni Tanoen menegaskan dukungannya terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) TTS dalam menyelidiki kasus Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD TTS di Jakarta pada Februari 2025, namun ia juga mewanti-wanti agar kasus ini tidak berakhir seperti kasus-kasus lain yang diduga diabaikan.

“Kami mendukung penuh penyelidikan Bimtek DPRD TTS. Namun, ada kekhawatiran besar di masyarakat. Apakah kasus ini akan benar-benar tuntas, atau hanya sandiwara belaka? Kami ingin tahu, apakah penyelidikan ini sudah didukung LHP Inspektorat atau BPKP NTT? Dan siapa yang melaporkan? Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada beberapa orang saja, sementara yang lain bebas melenggang,” tegas Doni.

Sorotan tajam juga tertuju pada proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekretariat DPRD TTS. Berdasarkan LHP Inspektorat, ada indikasi kerugian negara lebih dari Rp1 miliar, tetapi hingga kini tak ada tanda-tanda penyelidikan. “Ini sangat mengkhawatirkan! Bukti sudah ada, kerugian negara jelas lebih dari Rp1 miliar, tapi kenapa tidak ada tindakan hukum? Jangan sampai ada oknum yang sengaja melindungi para pelaku,” tegas Doni.