Masa Kampanye Cagub-Cawagub, Cabub-Cawabup dan Cawalkot telah berakhir pada 23 November kemarin. Sebagai organisasi lingkungan hidup, WALHI NTT telah mengikuti debat Calon Gubernur NTT yang diadakan sebanyak tiga kali. Termasuk debat terakhir pada 20 November 2024. Dalam pandangan WALHI NTT, KPU selaku penyelenggara debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur gagal membaca realitas krisis lingkungan hidup, konflik agrarian dan kriminalisasi rakyat/pejuang lingkungan hidup. KPU juga seperti tidak peka pada persoalan krisis pangan, aiar dan energi bersih di NTT.
Sebagai penyelenggara, KPU sebenarnya punya peluang untuk mengakselerasi isu lingkungan hidup di NTT yang merupakan bagian yang integral dalam dinamika Pembangunan. KPU tidak mampu membaca bahwa semua urusan Pembangunan di NTT berjalan di atas lingkungan hidup. Misalnya, mengangkat isu pariwisata tentu juga harus membicarakan residu dan atau dampak negatif dari pariwisata juga. Limbah dan sampah yang makin mebludak misalnya. Konflik ruang penghidupan antara nelayan dan investor, contoh lainnya.
NTT sebagai propinsi kepulauan yang memiliki kerentanan bencana yang tinggi juga gagal dieksplorasi oleh KPU dalam sesi debat. KPU terlihat sangat ekonomisentris hingga mengabaikan elemen krusial tentang problem problem lingkungan hidup di NTT. Pertanyaan pertanyaan yang diajukan atau dihasilkan para panelis cenderung normatif dan selalu dominan dengan pikiran ekonomisentris.
Ketidakberpihakan KPU NTT pada isu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam justru sedikit terselamatkan dengan dinamika para calon gubernur dalam sesi tanya jawab. Dinamika terkait kasus konflik sumber daya alam Geothermal misalnya. Bahkan KPU pun seperti abai bahwa tingginya impor sektor konsumsi yang tinggi di NTT, salahsatunya diakibatkan oleh krisis lingkungan dan buruknya tata kuasa dan tata Kelola sumber daya alam.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
