Timor Savana.Com,Soe — Puluhan warga dari dua dusun di Desa Naukae, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kembali meledakkan amarah mereka dalam aksi protes besar di depan Kantor PLN Ranting Soe, Kamis (8/5/2025). Ini bukan kali pertama. Ini kali kedelapan mereka datang — dan listrik belum juga menyala.
Longmarch dimulai dari Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) TTS, menyusuri jalan nasional Timor Raya menuju kantor PLN dengan satu tuntutan: Segera pasang Listrik!
Sudah bertahun-tahun mereka hidup dalam gelap. Tanpa listrik, tanpa kepastian. Ironisnya, lima desa tetangga sudah menikmati aliran listrik, sementara mereka tetap dipaksa menyaksikan anak-anak belajar di bawah cahaya pelita, atau tak bisa mengakses pendidikan daring yang diwajibkan negara.
Nyaris Ricuh: Amarah Meledak di Kantor PLN
Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang. Seorang pegawai PLN diduga mengeluarkan kata-kata kasar yang memancing kemarahan massa. Warga kontan naik pitam. Situasi memanas. Pegawai tersebut langsung diamankan ke dalam kantor sebelum situasi tak terkendali.
Yefta Banunaek dari Forum Peduli Demokrasi Timor (FPDT) bersikeras, “Kami datang bukan untuk ribut. Tapi kalau ada oknum PLN yang menghina kami, dia harus minta maaf secara terbuka di hadapan massa!”
Epin Banu, Korlap aksi, menuntut lebih tegas, “Kami datang dengan izin resmi. Tapi orang tua kami hampir diusir! Kami minta pegawai itu berlutut dan minta maaf!”
Dusun tanpa listrik, anak-anak yang dipaksa belajar daring tanpa daya. Warga yang sudah delapan kali datang dan hanya pulang dengan janji. Perjuangan mereka hari ini bukan hanya soal lampu menyala, tapi soal harga diri dan keadilan pembangunan.
PLN: Bukan Kami Diam, Tapi Proses Panjang
Di hadapan massa yang bergolak, manager Unit layangan pelanggan Soe, I Made Dedik akhirnya bicara.
“Saya tahu rasanya hidup tanpa listrik. Saya pernah ke dusun-dusun di TTS. Kami hanya ULP, Unit Layanan Pelanggan. Usulan warga kami teruskan ke UP2K Kupang. Tapi proses panjang, karena menyangkut dana, teknis, dan kebijakan,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa usulan dua dusun itu bisa dimasukkan dan dapat dievaluasi untuk dijadikan layanan prioritas. “Kami akan perjuangkan jadi prioritas tahun 2025 jika kita duduk bersama dalam sebuah diskusi untuk diusulkan,” tambahnya.
Terkait dugaan pungli oleh oknum, PLN menegaskan komitmen: “Kalau ada yang mengatasnamakan PLN dan pungut biaya, kami akan putus hubungannya. Warga jangan percaya siapapun tanpa sosialisasi resmi dari PLN.” tutup
Made
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
