Pembangunan Infrastruktur Sabu Raijua: Antara Kebutuhan dan Anggaran

Reporter : Lia kiki Editor: Redaksi
  • Bagikan
IMG 20260422 WA0041

Oleh: Lazarus Ratu, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

KUPANG,TIMORSAVANA.COM || Pembangunan infrastruktur sering diposisikan sebagai wajah kemajuan daerah. Namun di Kabupaten Sabu Raijua, wajah itu masih tampak timpang. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan, transportasi laut, dan distribusi logistik terus meningkat. Di sisi lain, kemampuan anggaran daerah belum mampu menjawab tuntutan tersebut secara memadai.

Sebagai daerah kepulauan di Nusa Tenggara Timur, Sabu Raijua menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Konektivitas antarwilayah sangat bergantung pada transportasi laut, sementara kondisi infrastruktur dasar seperti jalan dan pelabuhan masih terbatas. Di beberapa wilayah, jalan penghubung antar desa belum sepenuhnya layak, terutama saat musim hujan yang memperparah kerusakan. Hal ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada distribusi hasil pertanian dan perikanan.

Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Pasokan BBM hanya bisa dikirim menggunakan kapal dari Kupang, sehingga ketika terjadi cuaca buruk atau gangguan jadwal pelayaran, distribusi langsung terhambat. Bahkan pada 2025, distribusi sempat terganggu karena kapal pengangkut BBM harus melayani beberapa rute sekaligus tanpa penambahan kapasitas, sehingga pasokan ke Sabu Raijua berkurang.

Dampaknya sangat nyata di masyarakat. Kelangkaan BBM berulang kali terjadi, bahkan hingga beberapa minggu. Pada awal 2026, misalnya, stok BBM dilaporkan habis di beberapa SPBU, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh bahan bakar. Ketika stok langka, harga di tingkat eceran melonjak jauh di atas harga resmi. BBM jenis Pertamax pernah dijual sekitar Rp30.000 per botol (±1,5 liter), bahkan ada laporan mencapai Rp35.000–Rp40.000 dalam kondisi tertentu. Angka ini jauh melampaui harga normal nasional yang berkisar sekitar Rp12.000 per liter. Akibatnya, harga BBM di tingkat masyarakat sering kali lebih tinggi dari harga normal, bahkan bisa mengalami kelangkaan pada waktu tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lemahnya infrastruktur tidak hanya berdampak pada mobilitas, tetapi juga pada stabilitas ekonomi lokal.

Baca Juga :  VENOS OKTOVIANUS LADO

Dari sisi fiskal, kapasitas anggaran daerah menjadi kendala utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sabu Raijua masih relatif rendah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi. Fakta fiskal yang terjadi di lapangan sesuatu data APBD terbaru menunjukkan bahwa kapasitas PAD daerah ini masih sangat terbatas. Pada tahun 2024, total pendapatan daerah sekitar Rp649 miliar, tetapi PAD hanya sekitar Rp36,7 miliar—atau kurang lebih 5–6% dari total pendapatan. Sebaliknya, dana transfer dari pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp583 miliar, yang berarti mendominasi lebih dari 80% struktur pendapatan daerah. Konsekuensinya, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur menjadi terbatas dan harus dibagi dengan kebutuhan lain seperti belanja pegawai dan layanan dasar.

Namun, persoalan pembangunan tidak berhenti pada keterbatasan anggaran. Masalah yang lebih mendasar adalah belum optimalnya penentuan prioritas pembangunan. Dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan paling mendesak masyarakat. Akibatnya, proyek yang dibangun tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.

Faktanya, arah kebijakan pembangunan di Sabu Raijua dalam beberapa periode menunjukkan adanya pergeseran dan beragam fokus prioritas. Misalnya, pemerintah daerah pernah menetapkan sektor pariwisata sebagai leading sector pembangunan, dengan harapan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pada waktu yang berbeda, pemerintah juga menempatkan proyek besar seperti pembangunan bandara sebagai “super prioritas”. Sementara itu, kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih justru diakui sebagai persoalan krusial yang harus diprioritaskan karena kondisi kekeringan yang sering terjadi .

  • Bagikan