Selain itu, dalam dokumen perencanaan terbaru (RPJMD 2025–2029), pemerintah sendiri menekankan pentingnya sinkronisasi program agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak tumpang tindih. Penegasan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya masih terdapat tantangan dalam penyelarasan prioritas pembangunan antara tingkat desa dan kabupaten.
Dampak dari kondisi ini sangat nyata. Tingginya biaya transportasi menyebabkan harga barang kebutuhan pokok meningkat. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan menjadi terbatas bagi masyarakat di wilayah terpencil. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperlemah daya saing daerah dan memperlebar kesenjangan dengan wilayah lain.
Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan langkah yang lebih terarah dan berani. Pertama, pemerintah daerah harus memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Infrastruktur yang dibangun harus diprioritaskan pada sektor yang memiliki dampak langsung, seperti jalan penghubung utama dan fasilitas distribusi logistik, termasuk akses BBM.
Kedua, pemerintah pusat perlu menghadirkan kebijakan afirmatif yang lebih konkret bagi daerah kepulauan. Skema pendanaan khusus berbasis karakter wilayah menjadi penting agar pembangunan tidak lagi disamaratakan dengan daerah daratan. Tanpa intervensi yang lebih kuat, ketimpangan akan terus berulang.
Ketiga, inovasi pembiayaan perlu dikembangkan. Pemerintah daerah dapat membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, terutama dalam pengembangan infrastruktur strategis seperti pelabuhan dan transportasi laut. Di sisi lain, optimalisasi potensi lokal juga harus menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur di Sabu Raijua bukan hanya soal membangun fisik, tetapi tentang memastikan akses dan keadilan bagi masyarakat. Ketika jalan masih rusak, distribusi BBM belum stabil, dan akses dasar masih terbatas, maka pembangunan belum benar-benar menjawab kebutuhan.
Jika kesenjangan antara kebutuhan dan anggaran ini tidak segera diatasi dengan pendekatan yang tepat, maka pembangunan hanya akan berjalan di atas kertas. Sabu Raijua membutuhkan lebih dari sekadar alokasi anggaran—ia membutuhkan kebijakan yang berpihak dan berakar pada realitas wilayah kepulauan.*
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
