Sorotan serupa juga muncul pada pengadaan 17.000 pasang kaos kaki senilai sekitar Rp6,9 miliar, dengan harga mencapai Rp100.000 per pasang. Meski dijelaskan sebagai bagian dari perlengkapan peserta pelatihan, angka tersebut tetap memicu persepsi publik tentang ketidakseimbangan prioritas anggaran.
Masalahnya bukan semata pada angka, melainkan pada makna simbolik yang ditangkap publik. Ketika program yang seharusnya dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat justru menampilkan belanja yang beraroma “atribut”, maka yang muncul adalah kesan bahwa program ini lebih menonjolkan aspek administratif ketimbang substansi gizi.
Secara konseptual, MBG seharusnya menjadi representasi kehadiran negara di ruang paling mendasar: dapur keluarga, piring anak, dan kebutuhan ibu menyusui. Bukan sekadar proyek berskala besar dengan ornamen fasilitas dan perlengkapan aparatur.
Untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik, BGN perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memiliki keterkaitan langsung dan terukur dengan peningkatan kualitas gizi. Jika pengadaan motor listrik memang diperlukan, maka harus ada indikator jelas tentang efisiensi distribusi atau peningkatan layanan yang dihasilkan. Jika tidak, pengeluaran semacam ini hanya akan dilihat sebagai pemborosan yang sulit dibenarkan.
Lebih dari itu, evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos anggaran yang tidak berdampak langsung pada kualitas pangan menjadi langkah mendesak. Program sebesar MBG tidak hanya dituntut efektif, tetapi juga sensitif terhadap persepsi publik.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi anggaran, melainkan juga kepercayaan masyarakat. Ketika “piring anak” bergeser menjadi “atribut proyek”, maka yang hilang bukan sekadar fokus kebijakan—melainkan keyakinan bahwa negara benar-benar hadir untuk memenuhi kebutuhan paling dasar warganya.*
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
