“Bank NTT tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu berkembang dan memperluas akses pasar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa penurunan dividen Bank NTT pada beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Selain itu, perubahan komposisi kepemilikan saham juga turut memengaruhi besaran dividen yang diterima pemerintah daerah.
Ia menguraikan, target penerimaan dividen dari Bank NTT pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp110 miliar tersebut akan diupayakan melalui peningkatan profitabilitas, ekspansi kredit yang selektif dan berkualitas, efisiensi operasional, serta penguatan pendapatan berbasis layanan (fee based income) dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.
“Pemerintah juga terus mendorong penguatan modal Bank NTT secara terukur agar bank daerah ini semakin kuat, sehat, dan mampu berkontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah,” tegas Gubernur.
Selain itu, Bank NTT juga berperan dalam mendukung program pembangunan daerah melalui berbagai inisiatif seperti digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, fasilitasi pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik, serta dukungan pembiayaan pembangunan di kabupaten/kota.
Gubernur menegaskan bahwa transformasi Bank NTT menjadi Perseroda diharapkan menjadi momentum pembenahan menyeluruh untuk menjadikan Bank NTT sebagai lembaga keuangan daerah yang modern, profesional, serta mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Transformasi ini bukan sekadar perubahan status hukum, tetapi merupakan langkah penting untuk memperkuat peran Bank NTT sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur,” kata Gubernur.
Menutup penyampaiannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT akan terus membuka ruang komunikasi dan menerima berbagai masukan dari DPRD Provinsi NTT maupun masyarakat melalui mekanisme yang berlaku guna memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat NTT.*
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
