Timorsavana.com||Kupang-Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E., M.Si., menghadiri sekaligus membuka _High Level Meeting_ Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Kota Kupang Triwulan I Tahun 2024, Rabu (20/3), bertempat di ruang Garuda Kantor Wali Kota Kupang. Turut hadir Forkopimda Kota Kupang, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati, Kepala BPS Kota Kupang, Patrisius Tupen, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Staf Ahli Wali Kota Kupang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kupang, Pimpinan Perangkat Daerah terkait serta Pimpinan atau Perwakilan BUMN terkait.
Dalam sambutannya, Penjabat Wali Kota mengatakan High Level Meeting dipandang penting dalam menyikapi perkembangan inflasi yang terjadi di Kota Kupang belakangan ini.
Inflasi di Kota Kupang pada Februari 2024 mengalami kenaikan _month-to-month_ (MtM) sebesar 0,32%. Sementara inflasi _year-on-year_ (YtY) sebesar 3,06% dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 105,60% dan tingkat inflasi _year to date_ (y-to-d) bulan Februari 2024 sebesar 1,30%. Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas penyumbang inflasi baik YtY maupun MtM, seperti harga beras, angkutan udara, kontrakan rumah, ayam ras, tomat, ikan kembung dan ikan bakar.
Dijelaskannya, pada momentum bulan Ramadhan, menjelang hari raya Paskah dan Idul Fitri tahun 2024 ini, perlu adanya kolaborasi dalam menekan kenaikan harga guna mencegah tingginya kenaikan inflasi. Secara umum, peningkatan harga terjadi terutama saat periode Ramadhan, juga sebelum dan setelah Lebaran. Pada waktu-waktu tersebut menjadi momen penting pengawasan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan di masyarakat. Hal tersebut memerlukan keterlibatan proaktif seluruh _stakeholder_ dalam hal stabilisasi tata niaga dari hulu ke hilir dalam mengamankan komoditas pangan.
Selain itu, ditambahkan Fahrensy, sinergitas TPID dengan berbagai _stakeholder_ terkait kesiapan pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya dalam upaya stabilisasi harga, pengelolaan permintaan, menjaga kelancaran distribusi, serta menjamin ketersediaan yang sejalan dengan program 4k (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif). “Untuk itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang solid di antara kita semua demi efektivitas berbagai upaya yang dilakukan,” ungkapnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
