“Kiranya melalui koordinasi dan kerjasama dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota se-NTT akan dapat mengatasi masalah dan memberikan perlindungan kepada calon PMI asal NTT yang masih berproses di Indonesia maupun PMI yang sudah bekerja di luar negeri.” Tambanhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda NTT Irjen Pol. Drs. Johanis Asadoma, S.I.K., M.Hum dalam sambutannya menyambut baik dikukuhkannya Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia.
“Terimakasih kepada BP2MI yang telah menginisiasi terbentuknya Kawan PMI, ini menjadi penanda tidak komprominya kita terhadap sindikat TPPO, oleh karena itu saya mengajak kita semua mari kita perangi stigma negatif NTT sebagai labuan perdagangan orang dan mari bergandengan tangan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Ungkapnya.
Selain itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Dapil NTT Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T yang turut hadir pada kegiatan ini menyebutkan,
“Persoalan _Trafficking_ menjadi persoalan kemanusiaan yang harus diberantas bersama, oleh karena itu sebuah langkah baik telah dibangun oleh BP2MI dengan melibatkan masyarakat melalui pengukuhan kawan PMI. Selain itu, telah melaksanakan sejumlah upaya pencegahan TPPO diantaranya penguatan jalur diplomatik, memprioritaskan penempatan calon PMI yang memiliki keahlian, peningkatan efektivitas Satgas TPPO lintas sektor, pelatihan Calon PMI oleh Kemnaker pada setiap BLK, untuk diketahui sejak tahun 2019 telah tersedia 40 BLKK di NTT, kemudian mendorong perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Tenaga Kerja dan kedepan akan terus mendorong kolaborasi Kemnaker Bersama BP2MI dalam mewujudkan transformasi BLK menjadi Lembaga perluasan lapangan kerja berstandar internasional,” Jelasnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPD RI Abraham Liyanto, Bupati Sumba Barat Daya Kornelius Kodi Mete, Bupati TTS Egusem Pieter Tahun, Bupati Belu Agustinus Taolin, Wakil Bupati TTU Eusabius Binsasi, Jajaran Forkopimda NTT, Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
