KUPANG, TimorSavana.com – WALHI NTT dan NTB menegaskan pentingnya transisi energi berkeadilan, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam konferensi pers usai diskusi publik bertema “Politik Energi di Kepulauan Nusa Tenggara” yang berlangsung di Aula St. Hendrikus, Kampus UNWIRA Kupang, Senin (25/11), WALHI menyoroti dampak negatif proyek strategis nasional serta investasi skala besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
Direktur Eksekutif WALHI NTB, Amri Nuryadin, menyampaikan bahwa wilayah Nusa Tenggara memikul beban luar biasa akibat ekspansi energi kotor. Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, menegaskan bahwa energi bersih harus memenuhi aspek sosial dan ekologis, bukan hanya teknologi rendah emisi. Kedua organisasi ini sepakat untuk memperkuat advokasi bersama demi memastikan transisi energi bersih yang adil bagi masyarakat lokal.
Amri pemaparannya berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memberikan jaminan atas terlaksananya transisi energi bersih di Nusa Tenggara. “Dua pulau ini, NTB dan NTT, memikul beban berat akibat proyek strategis nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di NTB dan KEK Golomori di NTT. Transisi energi bersih harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah ini,” ujarnya.
Ia pun menambahkan, WALHI NTB dan WALHI NTT telah menggagas advokasi bersama selama setahun terakhir. “Kami sepakat bahwa NTT dan NTB akan menjadi satu dalam kampanye transisi energi bersih, khususnya untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Amri.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
