Kupang, timorsavana. Com || Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Bolok (KIB) yang berlokasi di Desa Bolok dan Desa Kuenheum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT pada Kamis (8/1/2026). Rombongan tiba dan disambut langsung oleh jajaran manajemen serta staf KIB, termasuk Komisaris KIB, Yohanes Oktovianus, dan Direktur KIB, Toni Angtariksa Dima.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur NTT didampingi oleh sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT diantaranya Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Alexon Lumba, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Zeth Sony Libing, Kepala Dinas Peternakan NTT, Yakobus Oktavianus, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Linus Lusi, serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT, Selfi Nange.
Untuk diketahui, Kawasan Industri Bolok (KIB) adalah kawasan industri strategis yang dibentuk melalui regulasi daerah Pemprov NTT dengan tujuan mempercepat pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa untuk meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Luas total kawasan mencapai sekitar 900 hektare, yang dibagi menjadi beberapa hamparan lahan. Hamparan I seluas 191 hektare telah memiliki sertifikat hak kelola lahan, sementara sisanya masih dalam proses administrasi. Sejumlah perusahaan telah mulai memanfaatkan lahan di KIB, termasuk PLTU, PT Gulf Mangan Group, PT Dwi Sejati Timor Beton, serta beberapa badan usaha lain yang tengah menyewa lahan di dalam kawasan. KIB dikelola oleh PT Kawasan Industri Bolok, sebuah Badan Usaha Milik Daerah yang membuka peluang investasi baik domestik maupun internasional untuk sektor industri, manufaktur, dan jasa melalui penyediaan lahan, kemudahan perizinan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola yang akuntabel dalam pengelolaan Kawasan Industri Bolok. Beliau menegaskan bahwa pengembangan kawasan ini harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat NTT, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertumbuhan ekonomi secara inklusif.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
