“Jika ada pihak yang mengatasnamakan Balai, PPK, Satker, atau mengklaim telah ditunjuk untuk kegiatan P3A tanpa adanya SK resmi dan penetapan lokasi, itu tidak benar. Itu bohong,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa program ini umumnya menggunakan skema penunjukan langsung, dengan anggaran di bawah Rp200 juta per kelompok—sekitar Rp190 juta termasuk jasa konsultan manajemen.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak sesuai prosedur resmi. Untuk informasi yang valid, masyarakat diminta menghubungi langsung BBWS Nusa Tenggara II di Kupang atau mengakses informasi melalui situs web resmi lembaga tersebut.*
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
