Ia menilai tekanan kebutuhan hidup dapat membuat seseorang mengambil keputusan untuk berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pemerintahan. Karena itu, menurut dia, persoalan kepala desa harus dilihat dengan mempertimbangkan kondisi yang sedang dihadapi.
“Memang tidak direncanakan, tapi tuntutan kampung tengah alias perut memaksakan orang untuk berutang,” katanya.
Ia kemudian mempertanyakan siapa yang selama ini memperjuangkan kepala desa ketika mereka menghadapi persoalan kesejahteraan. Novrianto mengatakan persoalan tersebut semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD TTS.
“Kalau mau dilihat atau dilakukan flashback, siapa yang selama ini berkoar tentang harkat dan martabat seorang kepala desa yang saat ini lapar sembilan bulan atau terkecilnya enam bulan?” ujarnya.
Sebagai Ketua Forkades TTS, Novrianto menyebut dirinya menaungi 266 kepala desa. Ia mengatakan persoalan kesejahteraan tersebut tidak hanya berkaitan dengan satu desa, tetapi menyangkut kondisi para penyelenggara pemerintahan desa.
Terkait Kepala Desa Nifulina yang kini bermasalah, Novrianto meminta agar persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi utang-piutang atau kesalahan yang dilakukan. Menurutnya, kondisi pemerintahan desa dan kesejahteraan perangkat desa juga perlu menjadi bagian dari perhatian.
“Soal kepala desa Nifulina, dia itu berupaya untuk menyelamatkan diri. Soalnya sekarang ini Pemda itu acuh tak acuh dengan perangkat desa,” katanya.
Novrianto juga mempertanyakan sikap Pemda TTS terhadap perangkat desa yang mengalami persoalan. Menurutnya, perangkat desa merupakan pembantu kepala desa yang bekerja langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.
Ia meminta Pemda dan DPRD TTS tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa selama menjalankan tugas.
“Kemarin beta mau berkoar, tanya kepada Pemda, tanya kepada DPRD, di mana kesejahteraan seorang kepala desa? Jangan melihat dia punya kesalahan, lihat kesejahteraannya dulu, sejahtera atau tidak,” katanya.
Novrianto menegaskan bahwa kritik tersebut disampaikannya karena kepala desa dipilih oleh masyarakat dan memiliki tanggung jawab menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Ia meminta pemerintah daerah melihat persoalan tersebut secara realistis, terutama ketika hak perangkat desa belum dibayarkan selama berbulan-bulan.
“Jangan ada udang di balik batu. Mari kita bersuara,” ujar Novrianto.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
