Umbu Wulang menambahkan, KPU tidak menyoroti pentingnya pemulihan ekologi dan pengelolaan sumber daya alam dalam tema debat. Hal ini membuat masyarakat NTT kesulitan mengetahui program dan visi calon gubernur terkait isu-isu lingkungan hidup. Bahkan, ia menyatakan, ketidakseriusan KPU dalam menangani masalah lingkungan merugikan rakyat, yang seolah-olah memilih “kucing dalam karung” terkait pemecahan masalah sumber daya alam dan lingkungan.
WALHI juga mencatat bahwa debat ini berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan COP 29 di Azerbaijan, yang seharusnya menjadi momen penting untuk membahas isu perubahan iklim dan bencana alam. Umbu Wulang menambahkan, KPU di tingkat kabupaten/kota NTT juga dianggap kurang serius dalam memperhatikan isu-isu lingkungan yang krusial bagi pembangunan di provinsi tersebut.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
