“Kami berharap kepala desa bisa menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan masyarakat,” tegas Marthen.
Adapun terkait Desa Basmuti, pengaduan warga berfokus pada proyek jalan sirtu yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan. Namun, setelah klarifikasi, informasi tersebut dinyatakan tidak benar.
“Ternyata ada pekerjaan tambahan di luar rencana dan anggaran. Kepala desa menjelaskan bahwa titik-titik yang rusak saat pengerjaan sirtu harus ditutup. Kami tetap mendorong Dinas PMD bersama pendamping teknis desa untuk menghitung volume kerja dan memastikan kebenaran informasi ini,” tambahnya.
Komisi I juga berencana turun langsung ke lapangan guna melakukan verifikasi. Selain itu, DPRD TTS saat ini tengah memantau perkembangan 15 desa yang sebelumnya mengalami gagal salur.
Beberapa desa yang diadukan masyarakat termasuk dalam daftar desa gagal salur tersebut. “Kami akan turun untuk memastikan tidak terjadi gagal salur lagi, karena masyarakat yang akan dirugikan jika hal ini terus berulang,”.
Dari 15 desa yang mengalami gagal salur, sebagian besar sedang dalam tahap penyelesaian. Komisi I telah meminta penjabat bupati untuk segera melakukan evaluasi. “Kami berharap evaluasi ini dapat diselesaikan pada akhir Februari, kecuali untuk dua desa yang kasusnya sudah masuk ranah hukum,” pungkas Ketua Komisi I.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
