Selain itu, perlindungan bagi pekerja migran juga menjadi salah satu sasaran penting dalam program ini. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BP2MI dan pemerintah desa untuk memastikan pekerja migran mendapatkan jaminan sosial yang memadai selama masa kontrak mereka di luar negeri, serta hingga satu bulan setelah mereka kembali ke Indonesia.
Regulasi yang mendukung pelaksanaan program ini, seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, juga telah ditetapkan untuk mendorong sinergi antar pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran dan memastikan seluruh pekerja menjadi peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan.
Christian menambahkan, monitoring dan evaluasi program akan dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi bersama pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan program dan memastikan pencapaian target universal coverage berjalan sesuai rencana.
“Dengan upaya sinergi antara berbagai pihak dan pemenuhan hak pekerja, diharapkan program Jamsostek ini dapat memberikan perlindungan sosial yang optimal bagi seluruh pekerja, terutama pekerja rentan, serta berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur,” pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
