Pemkab Sumba Tengah Resmi Luncurkan SP2D online yang terintegrasi dengan CMS Bank NTT

Editor: Redaksi
  • Bagikan
IMG 20260309 WA0018

Waibakul – Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah resmi meluncurkan Sistem Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Cash Management System (CMS) Bank NTT. Peluncuran ini sekaligus ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Layanan Perbankan antara Pemkab dan Bank NTT, sebagai upaya meningkatkan layanan keuangan pemerintah daerah yang lebih modern, cepat, dan akuntabel.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna BKPSDM Sumba Tengah itu dihadiri oleh Bupati Paulus Sekayu Karugu Limu, Wakil Bupati Marthinus Umbu Djoka, Sekretaris Daerah Bernardus B. Gela, jajaran asisten, staf ahli, kepala OPD, bendahara seluruh OPD, camat, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Sumba Tengah.

PKS ditandatangani oleh Gilbert Daud, Pimpinan Cabang Bank NTT Waibakul, dan Umbu Neka Jarawoli, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Sumba Tengah. “Ini adalah bukti komitmen bersama untuk menghadirkan sistem keuangan daerah yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” kata Bupati Paulus Sekayu Karugu Limu.

Peluncuran SP2D Online menjadi kelanjutan dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah di Sumba Tengah. Tahun lalu, Pemkab telah mengimplementasikan Siskeudes Online yang terintegrasi CMS Bank NTT. Tahun ini, sistem digital diperluas ke SP2D, sehingga seluruh alur pengelolaan keuangan dari hulu hingga hilir lebih tertata dan terdokumentasi secara elektronik.“Dengan sistem ini, setiap transaksi akan tercatat otomatis, meminimalkan risiko kesalahan manual, dan mempercepat proses pencairan dana,” ujar Umbu Neka Jarawoli.

Selain launching dan penandatanganan PKS, Pemkab Sumba Tengah juga menggelar sosialisasi kepada seluruh bendahara OPD. Kegiatan ini dipandu oleh Irma Wibiyanti, Tenaga Ahli Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, yang menjelaskan alur kerja dan aspek teknis penggunaan SP2D Online terintegrasi CMS.

Irma menekankan, “Kunci sukses implementasi SP2D Online adalah pemahaman bendahara OPD terhadap prosedur administrasi digital. Dengan demikian, proses keuangan akan lebih cepat, aman, dan transparan.”

Sumber: Selatanindonesia.com
  • Bagikan