DOB Amanuban: Janji Pemerataan!

Pemekaran DOB Amanuban digadang sebagai solusi pemerataan di TTS. Habel Hoti : pemekaran Amanuban adalah kunci untuk menutup jurang ketimpangan antara pusat dan pinggiran.

Timor Savana.Com , TTS — Wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Amanuban dari Kabupaten Timor Tengah Selatan kembali mengemuka. Di tengah janji manis tentang percepatan layanan publik dan pemerataan pembangunan, terselip tanda tanya besar: siapa yang sebenarnya akan diuntungkan?

Kabupaten TTS dengan luas hampir 4.000 kilometer persegi dan 32 kecamatan memang bukan wilayah yang mudah dikelola. Sebagian besar desa di wilayah ini berada jauh dari pusat pemerintahan, dengan akses jalan rusak dan layanan publik minim. Dalam situasi inilah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD TTS, Habel A. Hoti, mendorong pemekaran.

“Wilayah TTS terlalu luas, dan ini menyebabkan banyak wilayah di pinggiran kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan,” ujar Habel, Kamis (24/04/2025). Ia meyakini pemekaran Amanuban adalah kunci untuk menutup jurang ketimpangan antara pusat dan pinggiran.

Menurut Habel, lima dampak positif akan langsung dirasakan masyarakat: mulai dari pelayanan publik yang lebih dekat, pembangunan infrastruktur yang merata, pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pendidikan, hingga penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Namun, tidak sedikit pihak yang skeptis. Pasalnya, sejarah pemekaran daerah di Indonesia acap kali diwarnai munculnya dinasti politik dan kepentingan bisnis elite lokal yang berlindung di balik jargon pemerataan. Tanpa tata kelola yang transparan, DOB justru rawan menjadi ladang baru bagi elit lama.

Skeptisisme ini diperkuat oleh sejumlah pemekaran sebelumnya di wilayah NTT yang berakhir stagnan: dana habis untuk pembangunan kantor dan gaji birokrat, sementara pelayanan publik tetap jalan di tempat. Apakah Amanuban akan berbeda?

Habel sendiri tidak menutup mata terhadap risiko itu, namun ia justru menilai risiko lebih besar muncul bila pemekaran diabaikan. “Kalau tidak dimekarkan, kita akan terus melihat ketimpangan antara pusat dan pinggiran, dan ini bisa memicu urbanisasi, bahkan tuntutan pemekaran dari masyarakat sendiri,” tegasnya.

Ia juga menyoroti minimnya partisipasi warga desa dalam pengambilan kebijakan selama ini. Jarak geografis membuat suara rakyat kerap tak sampai ke meja rapat, sementara distribusi anggaran lebih banyak mengalir ke wilayah-wilayah dekat ibu kota kabupaten.