Usif Lif Oematan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana alih fungsi tersebut dan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, pemerintah harus memahami nilai budaya dan spiritual yang melekat pada kawasan Mutis.
“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan yang menghancurkan hidup kami dan budaya kami tidak akan pernah kami terima,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah harus berdasarkan musyawarah dan menghormati hak-hak masyarakat adat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi internasional tentang perlindungan hak masyarakat adat.
Timor Savana akan terus mengawal perkembangan isu ini. Jangan lewatkan berita terbaru hanya di www.timorsavana.com
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
