Zulkifli menekankan bahwa para kader dan tokoh yang mendapatkan rekomendasi perlu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperkuat dukungan PAN dan mempersiapkan strategi pemenangan, termasuk membangun koalisi dengan partai lain.
DPP PAN nantinya akan melihat perkembangan elektabilitas tokoh-tokoh yang telah diberikan rekomendasi tersebut. Selain elektabilitas, faktor yang dipertimbangkan adalah rekam jejak, ketokohan, dan koalisi.
Jika ada lebih dari satu tokoh yang mendapatkan rekomendasi, nantinya akan mengerucut menjadi satu tokoh yang bakal diberikan dukungan di pilkada. ”Dalam memutuskan calon yang diusung tidak berdasarkan urusan pribadi. Kami ingin yang terbaik untuk daerah. Semua dekat, semua teman, semua sahabat,” ucap Zulkifli.
Yandi Susanto dari Tim Pilkada DPP PAN menyatakan bahwa lebih dari 1.200 orang telah melamar sebagai bakal calon kepala daerah ke PAN, tetapi hingga saat ini baru sekitar 400 yang mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi tersebut diperkirakan akan bertambah karena masih ada beberapa tokoh yang belum mendapatkan rekomendasi di beberapa daerah.
Daerah-daerah di mana kepala daerahnya berasal dari kader PAN dan ingin maju lagi, seperti Provinsi Jambi, Maluku Utara, dan Maros, menerapkan sistem di mana hanya petahana dari PAN yang direkomendasikan agar dapat mempertahankan kemenangan di daerah tersebut. Pendaftaran calon kepala daerah tidak dibuka secara terbuka di daerah-daerah tersebut.
Sementara daerah yang rekomendasinya lebih dari satu orang adalah di wilayah yang tidak ada petahana kepala daerah dari PAN. Selain itu, daerah yang bukan basis PAN dan tidak ada kader yang kuat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Para bakal calon kepala daerah diberi tugas untuk mencari pasangan calon, membentuk koalisi dengan partai lain, dan membangun komunikasi efektif dengan pengurus partai di berbagai tingkatan untuk memobilisasi mesin partai dan menyusun program pemenangan Pilkada.
”Rekomendasi kepada lebih dari satu tokoh justru memberikan ruang yang sama kepada seluruh kandidat, daripada sejak awal sudah ditentukan kepada satu nama, kecuali di wilayah yang petahana dari PAN,” kata Yandri.
PAN akan melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja pemenangan dari bakal calon tersebut. Jika dinilai memiliki potensi menang yang tinggi, mereka akan mendapatkan rekomendasi akhir untuk mendaftar ke KPU. Koalisi yang dibentuk tidak harus berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), karena PAN terbuka terhadap semua peluang kerja sama di Pilkada.
”Kami tidak memiliki hambatan dengan semua partai, baik yang ada di KIM, di parlemen, maupun parpol yang tidak ada di parlemen tetapi punya kursi di daerah,” ujar Yandri.*(KN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
