Gubernur Melki juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil Perangkat Daerah harus diukur dari manfaatnya bagi masyarakat luas. Ia menugaskan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan evaluasi kinerja individu ASN berbasis capaian kerja, guna memperkuat tata kelola pemerintahan.
Selain itu, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana kerja per bulan, menetapkan target capaian PAD per minggu, dan melakukan pelaporan kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan.
Menurut Gubernur, langkah ini penting untuk memastikan pendapatan daerah dan program pembangunan tidak hanya direncanakan, tetapi benar-benar tercapai dan dirasakan publik.
Penyerahan DPA-SKPD ini menjadi penanda dimulainya eksekusi program 2026 oleh Pemprov NTT, dengan fokus pada implementasi Dasa Cita NTT sebagai arah kebijakan strategis pembangunan daerah.
“Komitmen kita, anggaran harus dijalankan secara disiplin, terukur, dan berdampak, demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTT.” Pungkas Gubernur Melki. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
